SURABAYA (surabayaupdate) – Tidak ingin uang negara disalahgunakan ketika membangun gedung 6 lantai Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi perintahkan supaya dilakukan pengawasan ketat.
Untuk masalah infrastruktur, khususnya pembangunan gedung, tidak semua kementerian diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Namun, berkat perjuangan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA), akhirnya pemerintah memberikan alokasi dana kepada PN Surabaya sebagai Satuan Kerja (satker), supaya membangun gedung yang pada tahun 2012 terbakar.
Pernyataan ini diungkapkan Sekretaris MA, Nurhadi, SH, MH pada acara peletakan batu pertama, Jumat (12/6). Lebih lanjut Nurhadi menjelaskan, belanja modal MA yang berkaitan dengan infrastruktur kurang lebih Rp. 500 miliar di tahun 2012.
“Di tahun 2015, belanja modal meningkat menjadi Rp. 873 miliar. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2016, dimana negara memberikan dana untuk lembaga pengadilan di Indonesia ini sampai Rp. 1,21 triliun untuk kebutuhan belanja modal, “ ujar Nurhadi.
Banyaknya anggaran yang diterima untuk infrastruktur ini, lanjut Nurhadi, harus benar-benar dihargai. Untuk itu, setiap rupiah yang dibelanjakan dari lantai ke lantai, material mulai dari yang terkecil sampai material yang besar, jangan sampai ada kebocoran di sana sini. Harus kita jaga dengan ketat.
“Apabila nantinya benar-benar ada kebocoran anggaran dalam pembangunan gedung ini, maka saya pasti mengetahuinya. Dan ini akan menjadi catatan buruk kepada satker. Waka PT sebagai porpos MA diminta untuk mengawal pembangunan gedung ini, “ tegas Nurhadi.
Kepada PT pelaksana, sebagai pihak yang membangun gedung ini, Nurhadi menjamin tidak akan dimintai uang atau sesuatu oleh PN Surabaya selaku satker Surabaya. Jika hal itu terjadi, pihak kontraktor bisa melaporkan hal tersebut kepadanya.
Tidak hanya menjamin kontraktor dari pungutan-pungutan yang nanti bisa merugikan kontraktor, Nurhadi juga secara tegas mengingatkan pihak kontraktor supaya tidak main-main dalam mengerjakan proyek ini.
Nurhadi pun menceritakan sebuah pengalaman dalam pembangunan tower MA 16 lantai. Karena ingin meraup keuntungan lebih besar dengan cara tidak benar, pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut akhirnya diperintahkan untuk membongkar 5 lantai.
“Pembangunan 5 lantai yang dibongkar itu untuk ruang hakim ad hock. Karena tidak sesuai dengan kontrak kerja maka kontraktor kami minta untuk bertanggungjawab. Nilainya lumayan besar, Rp. 1 miliar lebih, “ ujar Nurhadi.
Masih menurut Nurhadi, MA tidak peduli karena pilihannya ada dua untuk pihak kontraktor, dibongkar dan dibangun sesui kontrak kerja atau dilaporkan ke polisi. Kejadian ini benar-benar memalukan karena terjadi di depan mata.
Selain mengingatkan segala aspek pada pembangunan tahap 1, Nurhadi kembali mengingatkan baik kepada pihak satker maupun pelaksana supaya tidak menyelewengkan anggaran yang sudah disediakan pada tahap 2, khususnya dalam hal pengadaan furniture.
Furniture yang dibeli harus berkualitas bagus, jangan sampai abal-abal karena hal itu dapat mengangkat wibawa hakim. Jika nantinya seluruh hakim yang bertugas di PN Surabaya ini sudah memiliki ruang kerja yang nyaman, maka diminta kepada para hakim untuk memaksimalkan kinerjanya sehingga pelayanan terhadap masyarakat benar-benar optimal. (pay)