SURABAYA (SurabayaUpdate) – Kecewa terhadap proses pemilihan lima anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya periode 2014-2019, sejumlah perwakilan PPK seluruh Surabaya datangi kantor KPU Jatim.
Perwakilan PPK seluruh Surabaya ini menilai, jika proses pemilihan 5 orang anggota komisioner KPU Kota Surabaya itu tidak transparan dan bermuatan politik. Untuk itu, massa yang tergabung dalam Forum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Surabaya ini menuntut kepada KPU Jawa Timur, untuk diadakan pemilihan ulang terhadap anggota KPU Kota Surabaya.
Hal ini diungkapkan Januar sekretaris Forum PPK Surabaya, Rabu (4/6). Lebih lanjut Januar mengatakan, selain meminta diulangnya proses pemilihan lima orang komisioner KPU Kota Surabaya tersebut, KPU Jawa Timur diminta memperpanjang masa kerja komisioner KPU Kota Surabaya yang habis tanggal 9 Juni 2014.
“ Calon anggota KPU Kota Surabaya yang masuk 10 besar itu, kami nilai tidak tahu akan mekanisme aturan pemilihan umum. Karena, mereka selama ini, tidak pernah berkecimpung dalam pesta demokrasi, “ ujar Januar.
Yang terjadi nantinya adalah, sambung Januar, para PPK di 31 kecamatan se-Surabaya, akan kerja bakti. Untuk itu, timsel yang dibentuk KPUD Jawa Timur diminta untuk transparan. Karena ada dugaan jika pada rekrutmen anggota KPU Kota Surabaya banyak titipan.
“Jika dipaksakan, mereka yang menjadi komisioner KPU ternyata tidak mengerti apa-apa, yang terbebani adalah kami sebagai PPK. Para komisioner yang tidak mengerti apa-apa tersebut, bisanya hanya marah-marah dan memerintah saja sedangkan para PPK yang ada di bawah, harus bekerja keras, “ papar Januar.
Mewakili Forum PPK Surabaya, Januar juga menuntut keterbukaan hasil tes pada pelaksanaan rekrutmen anggota KPU Kota Surabaya. Keterbukaan ini termasuk nilai para peserta tes. Mengapa? Dari seluruh rangkaian tes yang sudah dijalani, mulai awal sampai akhir, yang lolos hanya orang-orang titipan.
Secara tegas Januar mengatakan, jika memang masa kerja komisioner KPU Kota Surabaya yang habis tanggal 9 Juni 2014 tersebut tidak bisa diperpanjang lagi, maka KPUD Jawa Timur harus mengambil alih pelaksanaan Pilpres di Surabaya.
“Tuntutan kami seperti itu, sudah tak bisa ditawar lagi. Apabila tuntutan kami ini tidak ditindaklanjuti KPUD Jawa Timur, Forum Panitia Pemilihan Kecamatan akan melakukan boikot dengan mengundurkan diri dari anggota PPK, “ tandasnya.
Menyikapi masalah ini, Seketaris KPUD Jatim, Jonathan Judianto yang menemui forum PKK ini mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan pelantikan anggota KPU Kota Surabaya yang baru setelah dilakukan seleksi oleh Timsel serta KPUD Jatim.
Lebih lanjut Jonathan menuturkan, pelantikan akan tetap dilaksanakan pada tanggal 12 Juni nanti, dan sekarang seleksi sudah masuk 10 besar. Dari 10 yang masuk ini akan dipilih lima orang dan lima lagi sebagai cadangan. (pay)