SURABAYA (surabayaupdate) – Prihatin melihat makin berkembangnya kelompok radikal di Indonesia khususnya di Kota Surabaya, Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Surabaya, menolak paham radikalisme.
Guna mendukung penolakan ajaran radikalisme di Surabaya supaya tidak makin berkembang, DKC Garda Bangsa Surabaya mengajak seluruh anggota Dewan Koordinasi Anak Cabang (DKAC) Garda Bangsa se-Surabaya untuk bergabung bersama Nahdlatul Ulama (NU) memerangi paham radikalisme di Surabaya.
Ketua DKC Garda Bangsa Surabaya Amin Ashari mengatakan, penyebaran ajaran radikal di Surabaya makin mengkhawatirkan. Perkembangan penyebaran paham radikal ini bisa dilihat dari keinginan beberapa warga Surabaya untuk bergabung dengan ISIS.
“Sudah ada warga Surabaya yang mulai bergabung dengan ISIS. Untuk itu, Garda Bangsa Surabaya tidak ingin ada lagi warga Surabaya berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS kemudian kembali lagi kesini meracuni masyarakat dengan paham radikal yang sudah mereka dapatkan, “ ujar Amin.
Amin pun mengatakan, sebagai bentuk nyata dukungan memerangi paham radikalisme di Indonesia khususnya di Surabaya, DKAC Garda Bangsa Surabaya siap turun bersama NU mengawal Ahlusunnah Wal Jamaah.
Lalu, apa Ahlusunnah Wal Jamaah itu? Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur, Kabil Mubarok mengatakan, Ahlusunnah Wal Jamaah adalah suatu ajaran mengenai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Ahlusunnah Wal Jamaah atau Aswaja itu berisikan Tawasuf (moderat), Tawazun (seimbang), Ta’adul (berkeadilan), Tasamuh (Toleransi). Ajaran Rasullah SAW dalam beragama, berbangsa, bernegara, berbudaya dan berpolitik inilah yang akan kita jadikan senjata untuk memerangi radikalisme di Indonesia khususnya di Surabaya, “ papar Kabil.
Ahlusunnah Waljamaah, lanjut Kabil, sudah tepat untuk menjaga keutuhan NKRI dan kedamaian dunia. Garda Bangsa tidak tinggal diam untuk memerangi radikalisme yang atas namakan agama terutama ISIS.
Masih menurut Kabil, adanya temuan materi yang mengajarkan paham radikalisme di Kabupaten Jombang merupakan bukti konkrit yang tidak bisa ditoleransi. Penerapan radikalisme ke kalangan pelajar dinilai langkah strategis perekrutan aliran tertentu sejak dini. Pemerintah harus bergerak cepat menangkal upaya pemberian materi radikalisme tersebut di dunia pendidikan. (pay)