SURABAYA (surabayaupdate) – Kunjungan Kerja (kunker) tampaknya masih menjadi alasan paling ampuh para anggota dewan di negeri ini untuk bisa jalan-jalan dengan dibiayai negara.
Mengambil alasan masih ada beberapa hal dalam tata tertib yang harus dikonsultasikan lagi, 11 anggota DPRD Kota Surabaya lakukan kunker. Meski sudah menyelesaikan pembahasan 130 pasal tatib dan 28 pasal tatib tambahan di Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, para wakil rakyat ini memaksakan diri harus berangkat ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Bagi para anggota dewan ini, menyelesaikan 130 pasal tatib dan 28 pasal tatib tambahan terkait UU MD3, UU Pilkada dan UU Pemerintahan daerah tersebut masih harus didiskusikan lagi di kantor Kemendagri, walaupun draf pembahasan tatib tersebut telah mereka kirim ke gubernur Jawa Timur, Selasa (14/10), untuk mendapat persetujuan gubernur sehingga dapat dipakai para anggota dewan yang bertugas di DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019.
Adi Sutarwijono, Ketua Pansus Tatib DPRD Kota Surabaya asal Fraksi PDIP mengatakan, meski pembahasan sudah selesai dibahas para anggota dewan, namun masih ada beberapa hal yang harus dibahas lagi bersama-sama di kantor Kemendagri.
“Masih ada beberapa pasal tatib yang masih perlu kita konsultasikan lagi di kantor Kemendagri. Kami tidak tahu pembahasan itu nantinya akan memakan waktu berapa lama, “ ujar Adi Sutarwijono yang akrab disapa Awi ini.
Pernyataan yang sama juga diucapkan Naniek Zulfiani, anggota pansus tatib utusan Fraksi Gabungan. Adik kandung Sekretaris Jenderal DPP Hanura, Dossy Iskandar ini bahkan tegas mengatakan masih ada hal penting yang harus dikonsultasikan di Jakarta. (pay)