SURABAYA (surabayaupdate) – Menjelang Ramadan, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jatim diharapkan perkuat ketahanan pangan.
Untuk membahas masalah tersebut, Pemprov Jatim bersama BI Perwakilan Jawa Timur menggelar Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur 2023, Jumat (17/3/2023).
Bertempat di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, acara tersebut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Deputy Gubernur BI Juda Agung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia.
Dalam sambutanya, Deputy Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung menyampaikan bahwa pengendalian Inflasi yang bersumber dari pangan sangat tripekel bagi kita semua.
Juda Agung juga menyebutkan, bahwa bahan pangan adalah konsumsi terbesar dari pengolahan rumah tangga dari menengah ke bawah.
“Sehingga Inflasi pangan, kenaikan harga pangan, akan membawa konsekuensi pada tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Juda Agung.
Jika tidak ditangani secara baik, lanjut Juda, akan merembet pada sosial politik seperti yang terjadi di berbagai negara pada tahun lalu.
”Oleh karena itu, acara ini menjadi bagian dari komitmen kita bersama, untuk semakin memperkuat langkah – langkah pengendalian inflasi pangan,” ujar Juda Agung.
Juda Agung kembali mengungkapkan, dipertengahan tahun lalu, dunia dihadapkan pada krisis pangan dan krisis energi.
“Bahkan, inflasi di dunia sangat tinggi, tak terkecuali di Indonesia. Inflasi pangan menyentuh di angka 11,5 persen,” ungkap Juda.
Kalau inflasi double digit, sambung Juda, sangat mengkhawatirkan, terutama pada inflasi pangan. Dan angka 11,5 persen tersebut menurut Juda adalah angka tertinggi selama delapan tahun terakhir ini.
Masih menurut Juda Agung, melihat kondisi itu, Bank Indonesia bersama menteri dan Gubernur Jatim serta anggota TPID bersinergi dengan GNPIP dalam rangka 4K yaitu bagaimana menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif untuk pengendalian harga pangan.
”Alhamdulilah hasilnya nyata. Inflasi pangan di tahun 2022 turun drastis menjadi 5,6 persen pada Desember 2022,” tandasnya.
Namun, Juda Agung tetap meminta, jangan berpuas diri untuk langka-langka yang telah dilakukan, karena tantangan inflasi di tahun 2023 cukup pesat.
“Pasalnya, ada kondisi resiko terhadap cuaca yang buruk akibat elemino. Dan elemino merupakan musim kemarau yang berpanjangan,” paparnya.
Menurut Juda Agung, kondisi seperti itu harus disikapi secara seksama, dengan manajemen pengairan, memilih kualitas tanaman yang dapat menghadapi kondisi yang buruk.
”Harus kita persiapkan jauh-jauh hari apabila kita ingin menjaga stabilitas harga pangan, terlebih untuk memperkuat langkah- langkah dalam pengendalian inflasi pangan kedepan,” papar Juda.
Juda menambahkan, ada tujuh program unggulan GNIP 2023 yang menjadi acuan yang bersumber dari harga pangan.
Pertama, optimalisasi anggaran KL dan Pemda untuk operasi pasar murah, pembiayaan harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kedua, penguatan ketahanan komunitas Holticiltura dan pasokan pangan strategis lainnya, khususnya komoditi cabe dan bawang merah yang saat ini menjadi sumber inflasi di banyak daerah.
Ketiga, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan yang diharapkan dapat.meningkatkan produktifitas petani dan meningkatkan nilai tambah produk olahan petani.
Keempat, pentingnya kerjasama antar daerah, kelima dapat bersinergi untuk mengoptimalkan distribusi pangan strategi, keenam penguatan Infrastruktur teknologi, Informasi, dan digitalisasi data, informasi pangan, Inovasi dan digitalisasi dalam pertanian terus didorong. melalui pemanfaatan skema-skema seperti urban farming, digital farming maupun inovasi pertanian lain dan ketujuh penguatan koordinasi dan komunikasi. (awp)