SIDOARJO (surabayaupdate) – Untuk menguak adanya dugaan keterlibatan Ari Her Sofiawanudin alias Ari Bilowo dalam perkara korupsi dugaan pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep tahun 2024 melalui kehadiran lima orang saksi, belum membuahkan hasil apapun.
Erick Ady Novendra yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Swadaya II Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II diprogram BSPS Kabupaten Sumenep tahun 2024 dan Ir. Salahudin Rasyidi yang menjabat sebagai Direktur Rumah Swadaya di Kementerian PUPR, dalam kesaksiannya didepan persidangan, tidak mengetahui adanya pemotongan dana bantuan BSPS di Kabupaten Sumenep tahun 2024. Bahkan, kedua saksi ini juga mengaku, tidak mengenal sosok Ari Her Sofiawanuddin yang saat ini didudukkan sebagai terdakwa diperkara ini.
Dari lima saksi yang dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, tiga saksi berikutnya yang ikut dimintai keterangan yaitu Sultan, Made Widiadnyana Wardiha dan Wicky Arya Pradana, juga tidak mengetahui adanya pemotongan dana bantuan yang dilakukan terdakwa Ari Her Sofiawanudin alias Ari Bilowo.
Wicky Arya Pradana yang didalam persidangan mengaku lima kali bertemu dengan terdakwa Ari Her Sofiawanudin, juga tidak bisa membongkar dugaan kejahatan korupsi yang dituduhkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.
Sultan selaku Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Jawa IV, Made Widiadnyana Wardiha sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan pada Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Jawa IV saat program BSPS di Kabupaten Sumenep hendak dijalankan dan Wicky Arya Pradana selaku Staf P3K pada Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Jawa IV, hanya mempresentasikan tentang program BSPS di Kabupaten Sumenep tahun 2024.
Yang dijelaskan saksi Made Widiadnyana Wardiha, saksi Sultan dan saksi Wicky Arya Pradana hanyalah prosedur pengajuan bantuan ke Kementerian PUPR, bagaimana mekanisme sebelum program ini dijalankan mulai dari adanya verifikasi data nama pemohon bantuan, validasi nama-nama pemohon bantuan, penerbitan surat keputusan dari pusat bagi nama-nama yang lolos verifikasi dan validasi hingga besarnya bantuan yang akan diterima calon penerima bantuan.
Dihadapan majelis hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, SH.,MH, saksi Wicky Arya Pradana hanya menceritakan acara ngopi di Surabaya dan makan-makan baik di Surabaya maupun di Nganjuk dimana dalam pertemuan hingga lima kali itu Risky Pratama yang ditunjuk sebagai Koordinator Kabupaten (Korkap) tidak ada pembicaraan dengan terdakwa Ari Her Sofiawanudin untuk membahas berapa besarnya potongan yang harus dilakukan para penerima bantuan sebanyak 5490 penerima bantuan kemudian dibagi-bagi ke para terdakwa sebelumnya yaitu Amin Arif Santoso, Wildanun Mukhalladun, Heri Wahyudi dan Noer Lisal Anbiyah, begitu juga untuk terdakwa Ari Her Sofiawanudin alias Ari Bilowo.
Staf P3K pada Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Jawa IV sejak 2016 serta ditunjuk sebagai staf PPK sejak 2024 itu juga bercerita, walaupun ada obrolan antara Risky Pratama dengan terdakwa Ari Her Sofiawanudin dipertemuan pertama itu, yang dibahas adalah masalah politik.
Bagaimana Wicky Arya Pradana bisa bertemu dengan terdakwa Ari Her Sofiawanudin untuk pertama kalinya di Surabaya?
Lebih lanjut Wicky Arya Pradana bercerita, yang mengajaknya bertemu dengan terdakwa Ari Her Sofiawanudin di Surabaya pertama kali adalah Risky Pratama.
Dalam pertemuan itu, lanjut Wicky Arya Pradana, masih ada Fajar. Jadi ada empat orang dipertemuan itu. Ari Bilowo memperkenalkan diri sebagai tenaga ahli Sri Wahyuni anggota DPR RI.
Wicky Arya Pradana juga mengatakan, didalam pertemuan pertama di Surabaya ini, terdakwa Ari Her Sofiawanudin menanyakan wilayah pendampingan dirinya. Selebihnya, membahas masalah politik.
Pertemuan di Surabaya ini bukanlah satu-satunya. Wicky Arya Pradana bertemu dengan terdakwa Ari Her Sofiawanudin bersama Risky Pratama sebanyak lima kali.
“Dua kali pertemuan di Delta Plasa, pertemuan ketiga,keempat dan kelima terjadi di tempat makan. Dan pertemuan ini sebelum terjadi pencairan,” aku saksi Wicky Arya Pradana.
Pertemuan keempat, lanjut Wicky Arya Pradana, terjadi di warung bakmi di Nganjuk. Dan pertemuan kelima di warung kikil di Surabaya.
Berkaitan dengan pelaksanaan BSPS di Kabupaten Sumenep, saksi Wicky Arya Pradana menjelaskan, terdakwa Ari Bilowo hanya menanyakan kapan pencairan dana bantuan dari BSPS itu turun.
Sebagai staf PPK tahun 2024, dalam pelaksanaan pemberian bantuan BSPS di Kabupaten Sumenep, Wicky Arya Pradana menjelaskan, bahwa tugasnya adalah membuat bentuk fisik SK Penetapan, membuat daftar TFL. Jumlah TFL di pelaksanaan BSPS ini 360 orang.
Berkaitan dengan TFL, untuk bisa menjadi TFL, Wicky Arya Pradana menjelaskan, PNS tidak bisa menjadi TFL, Kepala Desa juga tidak bisa, sedang bekerja dengan pihak lain juga tidak bisa diangkat sebagai TFL.
Waktu melakukan verifikasi, saksi mengaku tidak pernah datang ke lokasi untuk melihat calon penerima bantuan.
“Namun saat pelaksanaan BSPS di Kabupaten Sumenep, saya mengunjungi sekitar lima desa penerima dana bantuan dan melihat progres pembangunan rumah,” tutur Wicky Arya Pradana.
Masih berdasarkan pengakuan Wicky Arya Pradana didepan persidangan, Risky Pratama pernah bercerita kepadanya bahwa resto yang berada di Plasa Surabaya menjadi tempat nongkrong para Korkap untuk membuat laporan pertanggungjawaban. (pay)