SURABAYA (SurabayaUpdate) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menutup Lokalisasi Dolly 18 Juni mendatang nampaknya akan menemui kendala yang cukup besar. Selain gelombang protes yang terus dilancarkan para pengelola wisma, PSK hingga pemilik wisma, tuntutan ganti rugi yang diminta cukup tinggi.
Tidak tanggung-tanggung, uang ganti rugi yang disediakan pemerintah sebagai kompensasi jika Lokalisasi Dolly jadi ditutup sebesar Rp. 1 miliar hingga Rp. 2 miliar. Uang sebesar itu belum termasuk ganti rugi terhadap bangunan milik mereka, yang dipergunakan sebagai wisma selama ini.
Hal itu diungkapkan Linda (50) pemilik salah satu wisma yang sudah membuka usaha sebagai germo di Dolly selama 10 tahun. Bahkan, dengan tegas Linda mengatakan, jika ingin dirinya pergi dari Dolly, Pemkot Surabaya harus membeli juga wisma yang sudah ditempatinya selama sepuluh tahun.
“Kalau untuk uang kompensasi yang diberikan Pemkot Surabaya sebagai pesangon, saya minta Rp. 2 miliar. Tapi, Pemkot Surabaya juga harus membeli wisma saya juga. Harga bangunan ini Rp. 3 miliar. Jadi total uang yang harus saya terima sebesar Rp. 5 miliar, “ kata Linda.
Daripada Pemkot Surabaya dipusingkan dengan rencana penutupan Dolly, lanjut Linda, akan jauh lebih bijaksana jika Pemkot Surabaya mengurusi urusan lain yang jauh lebih penting. Misalnya, memberikan bantuan kepada warga Surabaya yang terkena PHK dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Kalau kami semua di sini sudah cukup sejahtera. Pendapatan kami selama membuka usaha di Dolly sudah jauh dari cukup. Jika akhirnya Dolly ditutup, kami akan kemana? Apakah Walikota Surabaya tidak sadar, jika kami yang ada di sini harus menafkahi keluarga kami?, “ ungkap Linda.
Sebagai seorang germo, Linda memang terbilang cukup mapan diantara para pemilik wisma lainnya. Jika dibuat rata-rata, tiap malam, satu orang anak buahnya bisa melayani 10 hingga 15 tamu. Sedangkan Linda sendiri mempunyai 10 anak buah. Wajar saja jika Linda akhirnya protes dan memilih melawan rencana Pemkot Surabaya yang bersikukuh akan menutup Dolly tanggal 18 Juni mendatang.
Bentuk penolakan rencana penutupan Dolly juga diungkapkan Johan. Pemilik Wisma Harmoni di gang Dolly ini mengatakan, seluruh pemilik wisma sepakat untuk mematok biaya kompensasi sebesar Rp. 2 miliar.
Pria yang sudah 30 tahun menekuni profesi sebagai germo ini bahkan berani mengatakan, seluruh pemilik wisma, pengelola bahkan PSK yang selama ini menggantungkan hidupnya di Lokalisasi Dolly, memilih melawan walaupun sampai terjadi chaos dan pertumpahan darah.
“Biar saya ada pertumpahan darah di Dolly. Biar semua orang tahu, pertumpahan darah itu akibat ulah siapa? Biar itu semua menjadi tanggungjawab Rima, sebagai walikota dan orang yang paling serius untuk segera menutup Dolly, “ tegas Johan.
Johan bahkan mengeluhkan turunnya pendapatan wisma yang dikelolanya setelah ada rencana penutupan Dolly. Jika sebelum ada isu penutupan Dolly, dalam satu malam, Johan mengaku bisa mendapatkan uang hingga Rp. 3 juta.
Namun sekarang, penurunannya sampai 50 persen. Tamu-tamu menjadi enggan datang ke Dolly karena takut kena razia, yang sering dilakukan Satpol PP Kota Surabaya, Kepolisian dan TNI. Hal itu diperparah dengan merebaknya isu, Dolly menjadi tempat penyebaran HIV/AIDS di Surabaya. (pay)