SURABAYA (surabayaupdate) – Sidang Raya Sinode Gereja Happy Family Center 2020 digelar, Selasa (11/8/2020). Banyak hal dibahas dalam sidang Raya Sinode Gereja Happy Family Center tersebut.
Salah satu hal yang dibahas di sidang sinode itu diantaranya membahas keberadaan pendeta HL dalam struktur organisasi, mengingat pendeta HL sendiri saat ini tersangkut masalah hukum, yakni dugaan pencabulan dan perkaranya masih disidangkan di PN Surabaya.
Sekretaris Umum Sinode Gereja Happy Family Center, Sutresno Kusmana disela-sela sidang menyatakan, terkait keberadaan pendeta HL, dalam AD-ART jelas disebutkan, seorang pengurus atau pejabat sinode harus kudus.
“ Maka, dengan adanya kepengurusan yang baru ini, secara otomatis, pengurus lama harus berhenti,” ujar Sutresno.
Sutresno pun menyebutkan, sejak tahun 2011 hingga 2020, belum pernah diadakan Sidang Raya sama sekali, apalagi paska pendeta HL sebagai Ketum Sinode Gereja HFC terjerat kasus dugaan pencabulan dan sekarang sedang menjalani proses hukum.
“Jadi, Sidang Raya Sinode 2020 ini adalah jawaban dari pejabat-pejabat sinode, cabang- cabang dari Gereja Happy Family Center, yang menanyakan status dan kejelasan dari gereja ini.”ungkap Sutresno.
Tentang legalitas sidang sinode ini, Sutresno menerangkan, bahwa Sidang yang digelar ini, bukan sidang yang liar, karena sudah mengantongi surat rekomendasi dari Dirjen Binmas Kristen dan juga ketua Binmas Kristen Jawa Timur.
“Untuk menggelar sidang raya sinode luar biasa, tidak bisa semena mena menurut keinginan kita sendiri, harus ada surat rekomendasi dari pusat,”tandas Sutresno.
Sementara itu, terkait diselenggarakannya sidang raya sinode ini, mendapat tanggapan Ketua umum majelis sinode pekerja Gereja HFC Surabaya, Pendeta Dr. Erika Damayanti SH.Mth.
Begitu mengetahui adanya sidang raya itu, Pendeta Dr. Erika Damayanti bersama sekertaris, bendahara dan sejumlah pengerja lain Gereja HFC, langsung memprotesnya.
Lebih lanjut Pendeta Erika Damayanti menjelaskan, agenda sidang raya tersebut menyalahi Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Gereja HFC. Erika bahkan secara tegas menyebut, tidak kenal dengan ketua panitianya.
“Saya tidak kenal dengan mereka. Mungkin, mereka itu adalah orang-orang yang tidak aktif atau bahkan sudah mengundurkan diri sejak Januari lalu. Yang jadi ketua panitianya, saya juga tidak kenal,” tegas Erika Damayanti.
Tak hanya itu saja, Erika Damayanti menyebut, sidang raya tersebut tidak sesuai AD-ART bahkan tidak lazim untuk ukuran sebuah sidang raya.
“Saya tidak berani mengatakan itu ilegal, tapi itu tidak lazim. Sebab, kalau yang namanya sidang raya, harus sesuai AD-ART. Yang mengundang pasti ketua umum atau wakil ketua umum dan sekertaris. Dan undangan sidang raya itu ditandatangani mereka,” sambungnya.
Erika Damayanti menambahkan, sinode pekerja Gereja HFC sebelumnya sudah menggelar sidang raya pada 9 Agustus 2020. Di situ diputuskan, bahwa dirinya dipilih sebagai ketua umum sinode pekerja Gereja HFC untuk periode 2020-2025.
“Sidang raya itu diadakan tanggal 9 Agustus 2020 kemarin. Yang punya hak suara atau yang dapat dipilih hanya yang mempunyai jabatan sebagai pendeta, pendeta muda atau pendeta pembantu,” papar Erika.
Yang tidak menjabat sebagai pendeta, pendeta muda atau pembantu pendeta, tidak punya hak untuk dipilih. Waktu itu, kami memiliki lima kandidat. Akhirnya saya dipilih secara quorum menjadi ketua umum.
Keputusan itu, sambung Erika Damayanti juga sudah diberitahukan ke Dirjen Bimas Kristen, ke Bimas Kristen Jawa Timur, ke Linmas Propinsi Jawa Timur, ke Aras nasional yakni PGPI Jakarta dan Propinsi Jawa Timur dan melaporkan tentang terbentuknya kepengurusan yang baru. (pay)