SURABAYA (SurabayaUpdate) – Kepastian jadi tidaknya Lokalisasi Dolly dan Jarak di tutup atau tidak, kini menjadi kewenangan mutlak Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Hal itu terungkap usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Surabaya, Senin (2/6).
Begitu kuatnya pengaruh Risma untuk mengambil sikap jadi atau tidaknya Dolly dan Jarak ditutup, membuat Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, ketidakberdayaan Wisnu ini sampai ke masalah pemberian pernyataan atau komentar terkait kepastian penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak.
Ketidakberdayaan seorang Wakil Walikota untuk mencegah supaya Lokalisasi Dolly ditutup tersebut diungkapkan langsung Wisnu sesudai mengikuti Rapat Paripurna. Yang bisa Wisnu lakukan saat ini adalah menunggu hasil pertemuan dengan warga sekitar Lokalisasi Dolly.
“Saat ini saya hanya bisa menunggu hasilnya saja, setelah sebelumnya saya sudah melakukan pertemuan dengan warga sekitar Lokalisasi Dolly dan Jarak. Hasil pertemuan itu sudah saya laporkan ke walikota, “ tandas Wisnu.
Pertemuan dengan warga tersebut, lanjut Wisnu, sudah dilakukan hingga beberapa kali. Dari beberapa kali pertemuan dengan warga itu, diminta supaya tidak perlu khawatir setelah Dolly ditutup.
“Berulangkali saya meyakinkan kepada warga, bahwa pemerintah akan menjamin perekonomian warga sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak, namun nampaknya warga masih tetap menolak keputusan walikota Surabaya untuk menutup Lokalisasi Dolly dan Jarak, “ ungkap Wisnu.
Hingga saat ini pun, Wisnu mengaku tidak tahu, apakah Lokalisasi Dolly dan Jarak jadi ditutup atau tidak. Kalaupun nantinya ditutup, apakah penutupan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Semua ini, hanya Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya yang tahu.
Ditempat lain, Tri Rismaharini, Walikota Surabaya dengan tegas tidak akan ada perubahan penutupan Lokalisasi Dolly. Semuanya sudah siap dan penutupan itu tidak mungkin diundur.
Kerasnya keinginan Risma untuk menutup Dolly itu mendapat kecaman warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) dan Frong Pekerja Lokalisasi (FPL). Warga memilih melawan kebijakan Risma ini, kalau Pemkot Surabaya tetap akan menutup Dolly dan sekitarnya.
Sikap melawan yang ditunjukkan warga itu dipicu kekecewaan mereka terhadap Pemkot Surabaya, khususnya Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya. Penutupan Lokalisasi Dolly tersebut dianggap terlalu cepat dan tidak manusiawi, karena warga sekitar Dolly tidak pernah diajak bicara terkait rencana penutupan tersebut. (pay)