SURABAYA (surabayaupdate) – Dewan Sengketa Indonesia (DSI) lantik 28 orang profesi alternatif penyelesaian sengketa.
Pelantikan 28 orang profesi alternatif penyelesaian sengketa ini dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Surabaya, Senin (23/9/2024).
Acara pelantikan ini selain dihadiri Presiden DSI Prof. Sabela Gayo, S.H, M.H, Ph.D dan Ketua DSI Propinsi Jawa Timur Anandyo Susetyo, SH,MH,CPM., juga dihadiri Ketua DPD KAI Jawa Timur Dr. Rizal Haliman SH,MH, Ketua Yayasan Perjuangan 45 Jawa Timur Dr. Fajar Budianto, SH., MH dan Ketua DPC SAI Sidoarjo Edy Rudianto SH.CPM.CPArb.
Ketua DSI Propinsi Jawa Timur, Anandyo Susetyo mengatakan, 28 orang yang dilantik itu berprofesi sebagai mediator, mediator kesehatan, arbiter dan likuidator.
“Selain dilakukan pelantikan, 28 peserta profesi alternatif penyelesaian sengketa ini, juga diambil sumpahnya,” kata Anandyo Susetyo.
Mereka, lanjut Anandyo Susetyo, juga diminta untuk menandatangani fakta integritas, sesuai dengan ketentuan di organisasi DSI.
Pria yang biasa disapa Anton ini juga menambahkan, 28 orang yang dilantik tersebut merupakan peserta yang dinyatakan kompeten dalam pelatihan profesi alternatif penyelesaian sengketa yang diselenggarakan DSI, bekerjasama dengan Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).
“DSI ini merupakan lembaga pelatihan yang diakui dan tersertifikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai lembaga pelatihan pertama yang melakukan sumpah profesi mediator di Indonesia,” ungkap Anton.
Anton kembali menjelaskan, DSI juga melakukan penyerahan penghargaan Yuris Indonesia Award kepada Polda Jatim sebagai fasilitator sosialisasi Restorative Justice terbaik di Indonesia 2024 yang diwakili Kabidkum Polda Jatim Kombes Dr. Sugeng Ariyadi SH,MH.
“DSI Jawa Timur juga memberikan penghargaan Yuris Indonesia Award kepada perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diwakili Nursalam SH,MH untuk kategori pengadilan negeri yang memiliki mediator non hakim terbanyak di Jawa Timur,” tuturnya.
Anton juga mengatakan, dengan pelantikan ini, DSI berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian sengketa di Indonesia, termasuk sengketa bisnis, sengketa keluarga, sengketa pertanahan dan kasus-kasus keperdataan lainnya, baik yang sudah naik ke tingkat pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. (pay)