SURABAYA (surabayaupdate) – Perkara dugaan ketidak transparan pengelolaan dana sumbangan pembangunan Gereja Bethany Tower of Christ (GBI TOC) Surabaya yang dilaporkan Ir. Peter Putero ke Polda Jawa Timur masih menjadi perhatian publik.
Laporan tersebut tercatat pada Jumat (23/1/2026) dan saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum.
Menanggapi laporan tersebut, pihak Pendeta Samuel Harto melalui kuasa hukumnya menyampaikan klarifikasi dan membantah adanya dugaan tindak pidana penggelapan.
Benediktus Ditu Hadjon salah satu kuasa hukum Pendeta Samuel Harto menyatakan bahwa pembelian aset atas nama pribadi pendeta untuk kepentingan gereja dibenarkan berdasarkan ketentuan internal organisasi gereja, dengan merujuk pasal 99 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI).
“Praktik tersebut dianggap sah menurut tata gereja yang berlaku di lingkungan Sinode GBI,” mengutip pernyataan Ben Hadjon.
Menanggapi hal tersebut, Hasran, selaku kuasa hukum Ir. Peter Putero menyampaikan pandangannya bahwa persoalan utama dalam perkara ini bukan semata-mata soal pencatatan aset atas nama pribadi, melainkan terkait asal-usul dana yang digunakan untuk membeli aset itu serta mekanisme pertanggung jawabannya kepada jemaat.
“Dana yang digunakan untuk pembelian aset berasal dari sumbangan jemaat berdasarkan kepercayaan yang dihimpun melalui rekening khusus pembangunan, tujuannya diperuntukkan bagi pembelian dan pembangunan fasilitas gereja,” kata Hasran.
Oleh karena itu, lanjut Hasran, pelapor menilai wajar apabila jemaat mempertanyakan bagaimana dana tersebut dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.
Hasran juga menyampaikan bahwa kliennya selama ini dikenal sebagai jemaat yang aktif mendukung kebutuhan gereja, termasuk melalui sumbangan dalam jumlah signifikan yang menurut klaim pelapor mencapai sekitar Rp. 3,6 miliar.
” Dana tersebut disalurkan dalam rentang waktu beberapa tahun melalui rekening yang disebut sebagai rekening pembangunan gereja,” ungkap Hasran.
Pertanyaan yang diajukan pelapor, lanjut Hasran, sangat sederhana dan wajar, yaitu dana yang telah disumbangkan itu digunakan untuk apa saja, aset apa saja yang dibeli, dan apakah aset-aset benar atas nama milik gereja atau sinode.
Hasran menegaskan bahwa permintaan klarifikasi dan paparan pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang lazim dalam tata kelola organisasi, termasuk organisasi keagamaan, demi menjaga kepercayaan jemaat.
” Pertanggungjawaban tersebut idealnya disampaikan secara tertulis dan transparan, disertai dokumen pendukung yang dapat diketahui jemaat,” kata Hasran.
Hasran juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, menurut pelapor, belum terdapat laporan pertanggungjawaban resmi baik dari pengurus gereja setempat maupun dari struktur sinode terkait pengelolaan dana pembangunan, termasuk status hukum aset-aset yang dibeli dari dana jemaat.
Lebih lanjut, Hasran menekankan bahwa sumbangan ke rekening pembangunan tidak hanya berasal dari satu jemaat, melainkan dari banyak jemaat lainnya.
Oleh karena itu, menurutnya, transparansi pengelolaan dana dan aset menjadi penting agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah jemaat.
“Perkara ini telah dilaporkan secara resmi dan kini berada dalam ranah hukum. Penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik,” papar Hasran.
Kami, lanjut Hasran, menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Hingga berita ini diturunkan, perkara tersebut masih dalam proses penanganan pihak kepolisian dan belum terdapat kesimpulan hukum yang bersifat final. (pay)