SURABAYA (surabayaupdate) – Meski Jawa Timur belum masuk dalam wilayah yang akan melakukan ujicoba tahap pertama penggunaan aplikasi MyPertamina, namun Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usah (KPPU) telah berinisiatif melakukan pengawasan lapangan di beberapa SPBU di Surabaya.
Hal ini disampaikan Ratmawan Ari Kusnandar, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil IV KPPU beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Ratmawan Ari Kuanandar menjelaskan, Pertamina tanggal 1 Juli 2022 akan melakukan ujicoba tahap pertama penggunaan aplikasi MyPertamina.
Seluruh Indonesia, ada 11 wilayah yang akan melakukan ujicoba penggunaan aplikasi MyPertamina, untuk pembelian BBM Bersubsidi jenis Pertalite dan solar.
“Kanwil IV KPPU selain melakukan pengawasan terhadap beberapa SPBU di Surabaya, juga akan melaksanakan advokasi terhadap Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V terkait rencana implementasi kebijakan yang akan dilakukan Jumat (1/7/2022) tersebut,” ujar Ari.
Ari juga mengatakan, inisiatif ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menginginkan subsidi BBM yang tepat sasaran.
“KPPU sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengelola energi tak terbaharukan ini secara efisien, termasuk memastikan agar subsidi pemerintah benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang layak menerimanya,” kata Ari.
Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan dan hasil diskusi dengan Pertamina MOR V, Kanwil IV KPPU mempuyai tiga catatan.
“Ada tiga catatan penting dari kami setelah melakukan pengawasan dilapangan kemudian kami diskusikan dengan Pertamina MOR V Kanwil IV KPPU,” ungkap Ari.
Catatan pertama, sambung Ari, antusiasme masyarakat dalam merespon upaya pendataan ini, sebaiknya dapat diimbangi dengan kemudahan akses bagi masyarakat,” paparnya.
Khususnya, sambung Ari, bagi yang memerlukan pendampingan dalam pengisian form digital dan perolehan atau penggunaan QR Code yang akan digunakan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.
“Catatan kedua, data masyarakat yang diperoleh melalui proses pendataan, diharapkan tidak digunakan sebagai alat bersaing tidak sehat pada pasar penyedia jasa sistem pembayaran digital, maupun aplikasi digital lainnya,” saran Ari.
Ari kemudian melanjutkan, untuk catatan Kanwil IV KPPU, penggunaan aplikasi MyPertamina dalam mendukung program subsidi tepat sasaran ini diharapkan tidak menambah beban masyarakat dalam bentuk pembebanan biaya tertentu.
“Pertamina juga harus tetap memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memilih metode pembayaran BBM bersubsidi, baik dalam bentuk tunai, kartu debit, kartu kredit atau penyedia jasa sistem pembayaran lain sesuai preferensi masyarakat,” pintanya.
Hal lain yang diminta Kanwil IV KPPU kepada pertamina MOR V adalah supaya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha dan kemitraan yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008.
“Melalui upaya advokasi ini, kami berharap Pertamina dapat menjadi row model pelaku usaha yang menjadikan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat sebagai budaya korporasinya,” harap Ari.
Atas saran yang telah diberikan itu, Pertamina MOR V melalui Sales Manager Area MOR V, Adiep akan mengkomunikasikan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi itu dengan baik kepada masyarakat.
Mewakili Pertamina, Adiep sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Kanwil IV KPPU, untuk menjelaskan secara komprehensif program pendataan ini, termasuk atas masukan yang diberikan kepada kami. (awp)