SURABAYA (surabayaupdate) – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) gelar pelantikan pengurus wilayah Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan pengurus wilayah Indonesia bagian Timur seperti Sulawesi, Maluku dan Papua.
Selain dihadiri Ketua Umum AKPI periode 2025-2028 Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H dan Sekretaris Jenderal AKPI
Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., acara yang digelar disalah satu hotel berbintang di Surabaya, Jumat (10/10/2025) ini juga dihadiri para ketua dan pengurus AKPI Wilayah Jawa Timur, Bali, Kalimantan serta para ketua dan pengurus AKP wilayah Indonesia bagian Timur meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua.
Untuk Ketua Pengurus AKPI Wilayah Jawa Timur, Bali dan Kalimantan dijabat Irhamto, SH.,MH sedangkan Ketua Pengurus AKPI Wilayah Indonesia Bagian Timur meliputi Sulawesi, Maluku, Dan Papua dijabat Sulaiman Syamsuddin, S.H., M.H.
Ditemui sebelum acara pelantikan digelar, Dr. Jimmy Simanjuntak, SH.,MH menerangkan, pelantikan pengurus hari ini merupakan lanjutan dari terpilihnya pengurus pusat AKPI periode 2025-2028.
Lebih lanjut Jimmy menjelaskan, dengan terpilihnya pengurus AKPI yang baru periode 2025-2028 ini, para pengurus diharapkan bisa berkontribusi secara nyata kepada pemerintah dan para stakeholder dalam bentuk pemberian edukasi serta pemahaman akan Undang-Undang PKPU dan Kepailitan.
“Kedepannya, kami berharap, AKPI dapat berperan aktif didalam pemberian edukasi tentang Undang-Undang PKPU dan Kepailitan kepada masyarakat khususnya didaerah-daerah lain di Indonesia,” ujar Jimmy.
Jimmy melanjutkan, jika kepengurusan sebelumnya telah terbentuk koordinator kewilayahan (korwil), namun di kepengurusan AKPI periode 2025-2028 ini, cakupan wilayahnya lebih diperluas.
“Dengan diperluasnya korwil-korwil, diharapkan kinerja para pengurus korwil dimasing-masing daerah lebih besar lagi, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah lain disekitarnya,” ungkap Jimmy.
Jimmy kembali melanjutkan, sama halnya dengan yang telah dilakukan para pengurus AKPI sebelumnya, para pengurus saat ini juga akan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha, karena kita tahu bahwa kondisi perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
“Dengan kondisi perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini, pembayaran kewajiban dijaman yang sedang sulit seperti sekarang ini akan dialami para pelaku usaha, khususnya didaerah,” papar Jimmy.
AKPI berharap, lanjut Jimmy, dengan edukasi yang terus diberikan kepada para pelaku usaha, akan semakin memahami bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, namun kembali memperbaiki roda usaha mereka.
Jimmy kembali melanjutkan, berdasarkan hasil survey yang pernah dilakukan, terdapat fakta bahwa masih banyak para pelaku usaha yang masih belum memahami tentang PKPU dan Kepailitan.
Bahkan banyak para pelaku usaha didaerah yang masih takut menghadapi proses PKPU dan Kepailitan.
Sebagai salah satu organisasi kurator dan pengurus terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota yang terbanyak, dalam hal pengawasan, AKPI selalu menggunakan pola yang sangat terukur.
“AKPI mempunyai dewan pengawasan yang selama ini kinerjanya sangat baik dalam hal pengawasan terhadap kinerja anggotanya,” tutur Jimmy.
Para anggota AKPI sendiri, sambung Jimmy, tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai prosedur dalam menjalankan tugasnya.
Untuk menyikapi maraknya kasus kepailitan yang dianggap kontroversial, menurut Jimmy, AKPI selalu mempunyai langkah tersendiri.
“Langkah yang kita tempuh adalah melakukan audiensi dengan pemerintah atau stakeholder. Contohnya, ketika ada isu mengenai masalah perpajakan,
AKPI pun melakukan audisensi dengan Dirjen Pajak untuk membahas masalah isu-isu yang berkembang mengenai perpajakan,” terangnya.
Jimmy kembali melanjutkan, dengan lebih seringnya melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait, yaitu para stakeholder dipemerintahan, organisasi-organisasi, maupun asosiasi-asosiasi pengusaha, maka masalah resistensi atau hambatan dalam pelaksanaan undang-undang PKPU dan Kepailitan, kedepannya tidak terjadi lagi.
Terkhusus di internal AKPI, kepada para pengurus baru dilantik ini, Jimmy Simanjuntak berpesan supaya lebih produktif memberikan contoh yang baik di masyarakat.
Masih berkaitan dengan program kerja para pengurus AKPI terpilih periode 2025-2028, Jimmy Simanjuntak juga berpesan supaya lebih meningkatkan lagi kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga manapun didaerah.
“Kami ada program namanya hubungan antar lembaga. Kepada para pengurus AKPI didaerah, diharapkan mendukung program ini sehingga terjalin hubungan yang baik antara AKPI dengan lembaga-lembaga di daerah,” kata Jimmy.
Dan sebagai upaya peningkatan mutu para anggota AKPI, didalam organisasi kurator dan pengurus ini juga telah ada programnya yaitu seminar, yang tujuannya untuk kepentingan hukum kepailitan.
Seminar yang sering digelar AKPI tersebut, selalu melibatkan lembaga pendidikan seperti kampus-kampus yang ada didaerah.
Jimmy kembali menambahkan, semua program kerja yang telah disusun para pengurus didaerah tersebut.
Dalam hal rekruitmen baru anggota, AKPI tetap mengedepankan standart mutu yang ada diorganisasi kurator dan pengurus ini.
Masih menurut Jimmy Simanjuntak, standart mutu yang selama ini diterapkan AKPI kepada para anggotanya adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan para anggota AKPI.
Dengan tingkat pendidikan dan kualitas mutu yang terus ditingkatkan kepada para anggota AKPI, sambung Jimmy, hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi para anggota AKPI didalam melaksanakan tugasnya.
Pesan terakhir Jimmy Simanjuntak kepada para pengurus yang dilantik kali ini adalah supaya para ketua pengurus wilayah ini segera membuat rapat kerja wilayah (Rakerwil).
Di Rakerwil itulah, segala ide dan gagasan dari para anggota AKPI didaerah, segera ditampung dan dibawa para pengurus didaerah-daerah untuk didiskusikan kepada para pengurus AKPI tingkat pusat dalam Rapat Kerja Nasional atau (Rakernas) AKPI. (pay)