SURABAYA (surabayaupdate) – Seorang warga Jalan Simolawang Surabaya tuntut keadilan atas mandegnya laporan polisi yang pernah ia buat di Polda Jatim namun akhirnya laporan itu dialihkan ke Polrestabes Surabaya.
Tony Wijaya tidak menyangkan, ketika ada warga negara Indonesia yang menuntut keadilan atas laporan polisi yang dibuatnya, akan serumit ini.
Sampai-sampai, Tony Wijaya hampir putus asa menanti kepastian hukum atas laporan polisi yang dibuatnya tanggal 16 Juni 2023 di Polda Jatim. Laporan polisi itu terregistrasi dengan nomor : LP/B/373/VI/ 2023/SPKT/Polda Jawa Timur.
“Awalnya, saya membuat laporan polisi di Polda Jatim. Namun, laporan polisi nomor : LP/B/373/ VI/2023/SPKT/Polda Jawa Timur ini dialihkan penanganannya ke Polrestabes Surabaya,” ungkap Tony Wijaya, Minggu (24/8/2025).
Ketika perkara ini sudah dialihkan penanganannya di Unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya, lanjut Tony Wijaya, perkara ini malah jalan ditempat dan hingga saat ini tidak ada perkembangan apapun.
Tony menyebut kasus ini bermula dari sengketa tanah di Jalan Mulyosari, Surabaya dengan luas 3.000 meter persegi. Tanah ini yang dikuasai pihak lain.
“Saya membeli tanah langsung dari ahli waris pada tahun 2005. Namun pada 2008, tanah itu dikuasai pihak lain dengan dalih sudah bayar uang muka Rp 200 juta. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, saya dinyatakan kalah. Ditingkat kasasi, saya juga kalah,” ujar Tony.
Tony Wijaya lalu bertemu IS, dan IS mempertemukan Tony dengan SNR dan RS. Dalam perkenalan itulah, RS yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar ini disebut-sebut sebagai ipar Sekretaris MA, yang waktu itu dijabat Nurhadi.
Komunikasi antara Tony Wijaya dengan RS ternyata terus berlanjut hingga akhirnya tanggal 25 Juni 2019, Tony Wijaya mendatangi kantor RS di Jalan Prambanan, Surabaya.
Lewat pesan What’s App, RS menyampaikan bahwa perkara telah diputus dan bisa di balik melalui Peninjauan Kembali (PK) dengan biaya Rp 10 miliar.
Setelah tawar-menawar, disepakati Rp 4 miliar, dan Tony mengaku mentransfer langsung ke rekening RS.
“Janji mereka perkara saya bisa menang, tapi sampai PK putus saya tetap kalah. Bahkan uang saya sebanyak Rp. 4 miliar tidak pernah dikembalikan. Saya lalu diminta untuk mengajukan PK kedua dengan janji selesai dalam tiga bulan,” papar Tony Wijaya.
Delapan bulan kemudian, Tony mendapat kabar bahwa PK kedua sudah menang dan akan diberikan salinan putusan. Namun lebih dari dua tahun berlalu, salinan itu tak pernah ia terima.
Setelah mengecek ke PN Surabaya, Tony Wijaya justru mengetahui berkas PK tertahan karena ada kekurangan yang tidak dilengkapi.
“Dari situlah saya sadar, ternyata perkara saya selama ini tidak pernah diurus sebagaimana mestinya,” ujar Tony.
Kuasa hukum Tony Wijaya, Joko Cahyono, menegaskan pembayaran dilakukan sebelum ada surat kuasa, sehingga tidak bisa dianggap sebagai hubungan klien dan pengacara.
“Ini murni dugaan penipuan. Uang keluar dulu baru dibuat surat kuasa setelah PK kedua,” terang Joko Cahyono.
Joko juga menyoroti lambannya penanganan perkara. Menurutnya, sejak laporan dibuat, pihaknya belum menerima SP2HP dari penyidik.
“Ketika kami menanyakan perkembangan perkara ini dikepolisian, jawaban penyidik selalu berubah-ubah. Hasilnya perkara mengambang dan tidak jelas arahnya,” tutur Joko Cahyono.
Atas kondisi ini, Joko menyarankan agar kliennya membawa laporan ke Mabes Polri. Tony juga disebut telah meminta perlindungan hukum ke Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri, Kompolnas, Kadiv Propam, hingga Kapolda Jatim.
Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait penanganan kasus tersebut. (pay)