surabayaupdate.com
EKONOMI & BISNIS HEADLINE INDEKS

WAMENHUB KRITIK MOLORNYA PEMBANGUNAN JALUR KERETA API GANDA SEPANJANG 720 KILOMETER

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono saat melakukan sidak di stasiun gubeng Surabaya.
Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono saat melakukan sidak di stasiun gubeng Surabaya.

SURABAYA (SurabayaUpdate) – Molornya pembangunan jalur kereta api ganda sepanjang 720 kilometer dari Jakarta-Pasar Turi Surabaya mendapat kritikan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono.

Kritikan dan kekecewaan Bambang Susantono itu diungkapkannya Selasa (15/7), usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Gubeng Surabaya. Pada sidak ini, Bambang Susantono didampingi Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwi Atmoko dan para pejabat dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim.

Bambang Susantono mengatakan, jalur kereta api ganda sepanjang 720 kilometer itu hingga saat ini tidak bisa segera direalisasikan dan tidak bisa dioperasikan menjelang mudik Lebaran tahun ini, karena masih terkendala masalah pembebasan lahan.

“Masih ada masalah pembebasan lahan milik warga yang hingga kini masih belum bisa dituntaskan. Daerah yang nantinya menjadi jalur ganda kereta api dan belum bisa dibebaskan itu berada di Kandangan, Benowo, Tandes hingga Pasar Turi-Surabaya, “ ujar Bambang.

Namun, lanjut Bambang, secara fisik, sudah siap. Meski demikian, secara pribadi sangat disayangkan molornya pembangunan jalur ganda ini. Jika sesuai rencana, pembangunan jalur ganda itu harus sudah selesai akhir Juli tahun ini.

“Andai saja pembangunan jalur ganda Jakarta-Surabaya tersebut selesai, maka perjalanan dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya bisa ditempuh 8,5 jam hingga 9 jam. Selain bisa menghemat waktu, “ jelasnya.

Masih menurut Bambang, misalkan seluruh angkutan barang melalui jalur kereta api, keuntungan lain adalah penghematan biaya sampai Rp. 3,4 triliun. Mengapa? Ada penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Terpisah, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwi Atmoko mengatakan, warga Kandangan yang hingga kini masih belum dibebaskan tanahnya untuk proyek ini sebanyak 95 Kepala Keluarga (KK).

Meski demikian, Hermanto Dwi Atmoko menerangkan jika proses negosiasi untuk membebaskan lahan para warga itu masih berlangsung, meski ia tidak hafal berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan warga tersebut. (pay)

Related posts

Jaksa Hadirkan Ahli Bahasa Untuk Mengetahui Perbedaan Fitnah Dan Memfitnah

redaksi

Polda Kalteng Ambil Alih Proses Penyidikan Dugaan Perselingkuhan Bupati Katingan

redaksi

Merasa Dijebak Dan Diperlakukan Tidak Pantas, Direktur Klub Basket Pasific Caesar Ungkap Perilaku Buruk Sang Istri

redaksi