SURABAYA (surabayaupdate) – Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas Kabupaten Jombang tanggal 27-31 Agustus 2026 memang telah berakhir.
Namun, dunia pendidikan di Pondok Pesantren masih meninggalkan kekurangan yang harus menjadi perhatian serius untuk segera dibenahi.
Bukan hanya itu, dengan masih banyaknya permasalahan yang sering terjadi di lingkungan pondok pesantren tersebut menggugah Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) menyerukan kepada seluruh pondok pesantren di Indonesia supaya membuka diri terhadap sebuah perubahan.
Seruan kepada pondok pesantren untuk lebih membuka diri dan melakukan perubahan tersebut terungkap dalam forum sarasehan yang digelar IPI di Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Di forum sarasehan ini dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IPI, KH. KMT. Abdul Muhaimin, Sekretaris Jenderal DPP IPI, Dr. M. Hermansyah, ST., MT., KH Muzammil Syafi’i, S.H., M.Si serta beberapa pengasuh dan pemilik pondok pesantren.
KH. KMT. Abdul Muhaimin, KH. Muzammil Syafi’i, SH.,M.Si dalam sarasehan ini mengangkat fenomena yang masih banyak dialami sejumlah pondok pesantren di Indonesia.
Fenomena yang terungkap di forum sarasehan yang dikemas dalam format diskusi ini adalah banyaknya pondok pesantren yang tutup. Tidak menutup kemungkinan, kedepannya akan semakin banyak pesantren yang ditinggalkan santrinya.
Bukan hanya itu, dilingkungan pondok pesantren sendiri, permasalahan pelecehan seksual santri, perilaku seks menyimpang yaitu hubungan seksual sesama jenis, juga menjadi permasalahan serius yang masih didapati dilingkungan pondok pesantren.
Fasilitas yang buruk seperti struktur bangunan pesantren yang tidak safety sehingga ada pondok pesantren sampai rubuh, juga menjadi sorotan IPI di sarasehan ini.
Sebagai salah satu pembicara di forum sarasehan IPI ini, KH. Muzammil Syafi’i, SH.,M.Si mengatakan, pondok pesantren mempunyai tiga aspek unggulan yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lainnya.
Namun, karena tidak dikemas dengan baik terutama dalam hal promosi, maka banyak pondok pesantren yang akhirnya kalah bersaing dengan lembaga pendidikan formal.
“Sebagus apapun, bila program unggulan yang dimiliki sebuah pondok pesantren tidak disampaikan ke publik, tidak ada yang tahu,” cetus Muzammil Syafi’i.
Publik, lanjut Muzammil Syafi’i, di era sekarang, mempunyai peranan sangat penting sehingga segala keunggulan yang dimiliki pondok pesantren, sekecil apapun haruslah disampaikan ke publik.
Ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini kemudian mencontohkan, bagaimana anaknya yang berada di Pakistan, ketika hendak mencarikan pondok pesantren di Indonesia untuk cucunya.
Yang menjadi pertimbangan bukanlah kurikulum dipondok pesantren melainkan fasilitas apa yang dimiliki pondok pesantren.
Lebih lanjut Muzammil menerangkan, pondok pesantren yang dicari untuk cucunya tersebut, harus ada WC duduknya.
“Yang dilihat adalah fasilitas apa yang dimiliki pondok pesantren di Indonesia. Inilah kondisi sebenarnya yang terjadi di publik,” papar Muzammil.
Berkaitan dengan pencarian pondok pesantren untuk cucunya itu, politisi asal Pasuruan, Jawa Timur, yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan periode 2003–2008 ini kembali menerangkan, akhirnya anaknya itu menjatuhkan pilihannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng.
Selain masalah fasilitas yang kurang memadai di banyak pondok pesantren, Muzammil Syafi’i juga menyoroti kejadian runtuhnya Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9/2025).
Muzammil menjelaskan, runtuhnya Ponpes Al Khoziny ini akhirnya menjadi perhatian serius masyarakat di seluruh Indonesia.
Berkaca pada peristiwa runtuhnya Ponpes Al Khoziny ini, Muzammil Syafi’i mengatakan, masyarakat akhirnya menilai bahwa struktur bangunan di ponpes itu jelek.
Selain masalah struktur bangunan yang masih jelek, masalah masih banyaknya presekusi dan pelecehan di banyak pondok pesantren juga menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
“Masih maraknya presekusi dan pelecehan di pondok pesantren menjadi potret kelam kehidupan di pondok pesantren yang harus mendapat perhatian serius,” tegas Muzammil.
Persoalan struktur bangunan, masih maraknya presekusi dan pelecehan seksual dilingkungan pondok pesantren, menurut Muzammil harus segera diatasi dan diselesaikan, untuk membangkitkan kembali citra pondok pesantren di masyarakat.
Muzammil kembali menegaskan, dengan program-program unggulan yang dimiliki pondok pesantren, menjadi peluang untuk membangkitkan kembali persaingan antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan formal lainnya, termasuk lembaga pendidikan perguruan tinggi.
“Sekarang, tinggal bagaimana kreativitas kita sebagai pengelola pondok pesantren, supaya dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lain, termasuk sejumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia,” tutur Muzammil.
Untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren tersebut, IPI mempunyai gagasan untuk membentuk lembaga bantuan hukum secara nasional.
Setiap daerah di Indonesia, haruslah mempunyai lembaga bantuan hukum yang diisi para advokat. Para advokat itu haruslah mempunyai kartu advokat.
Ketika terjadi permasalahan dilingkungan pondok pesantren disuatu daerah, para advokat ini harus bisa memberi advokasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi.
Dalam pencarian para advokat didaerah itu, Muzammil Syafi’i pun berharap, dapat menemukan para advokat profesional yang mempunyai dedikasi tinggi dan tidak mementingkan materi.
“Para advokat itu juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum serta pendampingan hukum yang maksimal ketika terjadi permasalahan hukum yang dialami sebuah pondok pesantren,” kata Muzammil.
Tantangan selanjutnya yang dipaparkan Muzammil Syafi’i dalam forum diskusi dan sarasehan dengan para pengurus pondok pesantren di Surabaya ini adalah adanya pergeseran orientasi dari para orang tua.
Muzammil kembali menerangkan, jika dulu, para orang tua untuk anak-anaknya, orientasinya adalah mencari lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka.
Namun sekarang, selain mutu pendidikan bagi anak, para orangtua juga mencari lembaga pendidikan yang nantinya setelah lulus dari lembaga pendidikan itu, anak-anak mereka dapat langsung bekerja.
“Inilah yang menjadi tantangan kita. Pondok pesantren harus dapat menjawab tantangan ini dengan memikirkan bagaimana pondok pesantren itu dapat menjadikan para santrinya menjadi sosok profesional dibidangnya,” kata Muzammil.
Pemberian keterampilan bagi para santri yang menjalankan pendidikannya di pondok pesantren haruslah dipikirkan sejak sekarang, mengingat di era kerja saat ini, yang diterima kerja didunia kerja bukanlah berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki, melainkan juga melihat kemampuan individu atau skill yang dimiliki para pencari kerja.
“Oleh karena itu, harus dipikirkan sejak sekarang tentang problem solving, menyikapi segala permasalahan yang terjadi dilingkungan pesantren, termasuk pemberian pendidikan berdasarkan kemampuan individu para santri,” ucap Muzammil.
Muzammil pun mengingatkan, jika pondok pesantren tidak memikirkan hal ini, termasuk pondok-pondok pesantren kecil tidak membuka diri terhadap sebuah perubahan, bukan tidak mungkin pondok pesantren akan ditinggalkan.
Hal itu akan berbeda dengan pesantren-pesantren lain, khususnya pesantren besar yang sejak lama telah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk para santrinya.
Muzammil pun mencontohkan pesantren yang telah lama mempersiapkan diri dan telah melakukan perubahan, seperti Pesantren Sidogiri dengan jumlah santrinya 14 ribu, Pondok Pesantren Lirboyo dengan jumlah santrinya 40 ribu lebih.
“Saat ini, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IPI, KH. KMT. Abdul Muhaimin, bahwa telah banyak pesantren yang mulai ditinggal santrinya bahkan banyak juga yang tidak punya santri,” ungkap Muzammil.
Perubahan akan kurikulum pendidikan, sambung Muzammil, pemberian pendidikan berbasis skill individu santri dan manajemen pondok pesantren, harus menjadi perhatian serius bagi kelangsungan hidup pondok pesantren yang harus segera dibenahi.
Dalam sarasehan yang digagas IPI ini, ada permasalahan serius dilingkungan pondok pesantren yang juga harus mendapatkan perhatian para pengelola maupun pemilik pondok pesantren.
Permasalahan yang terungkap dalam forum diskusi ini adalah tentang perilaku santri. Jika dulu, para santri ini kemampuannya dibawah para guru yang mengajar di pondok pesantren, namun sekarang seiring dengan berjalannya waktu dan era modernisasi, kemampuan para santri dan ilmu pengetahuan mereka terutama dibidang teknologi, diatas kemampuan para mentor maupun guru yang menjadi pengajar di pondok pesantren.
Untuk itulah, dibutuhkan perubahan dari sisi pengajar, agar membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan diatas para muridnya.
Selain itu, masalah perilaku seks menyimpang seperti hubungan seksual sejenis masih banyak ditemui di sejumlah pesantren di negeri ini yang juga harus mendapatkan perhatian serius.
Menyikapi adanya perbedaan antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan formal, KH. KMT. Abdul Muhaimin mengatakan tidak bisa dibanding apple to apple.
Artinya, antara lembaga pendidikan formal dengan pendidikan di pondok pesantren, ada hal yang membedakan.
Pondok pesantren mempunyai keunggulan secara komparatif. Pondok Pesantren mempunyai keunggulan tersendiri sehingga keunggulan itulah yang membuat pondok pesantren dapat berkompetisi dengan lembaga pendidikan formal.
KH. KMT. Abdul Muhaimin pun mencontohkan, banyak lulusan pondok pesantren ketika melanjutkan pendidikannya di lembaga pendidikan formal, bahkan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi formal, memperoleh nilai cumlaude.
“Hasil akhirnya melampaui lulusan dari lembaga pendidikan formal. Ini menunjukkan bahwa kegiatan seperti ngaji di pesantren dan mendapatkan pendidikan di pesantren, hasilnya jauh melampaui pendidikan yang diperoleh siswa lain yang menjalani pendidikan di lembaga pendidikan formal,” tegas Muhaimin.
Muhaimin lalu menjelaskan, di era sekarang, kejadian yang ada di pesantren, di framing sedemikian rupa untuk menjatuhkan pesantren tersebut.
Dari sisi politik, Muhaimin menerangkan, bahwa pondok pesantren saat ini menjadi sasaran tembak.
“Untuk merusak tatanan kehidupan di Indonesia ini sangat gampang. Secara kultural, rusaklah tatanan di pesantren. Secara struktural, merusak Nahdlatul Ulama (NU),” jabarnya.
Muhaimin kembali melanjutkan, karena banyaknya persoalan yang dihadapi pesantren di negeri ini, untuk itulah diperlukan adanya reformulasi, rekonstruksi dan revitalisasi.
Peantren sendiri, lanjut Muhaimin, telah diuji selama 350 tahun, yaitu dimasa penjajahan Belanda. Walau menghadapi permasalahan yang sangat berat, tidak ada pesantren yang bubar ketika itu.
Walaupun diera sekarang banyak sekali permasalahan yang dialami pondok pesantren, hal itu menurut Muhaimin adalah sebuah dinamika biasa yang tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Secara pribadi, Muhaimin tetap optimis, pesantren akan dapat melewati itu dengan sendirinya.
Muhaimin kemudian mengkritik perlakuan dari pemerintah kepada pesantren-pesantren besar dengan pesantren kecil maupun pesantren yang sedang tumbuh.
Didepan Watimpres, Muhaimin pernah menyampaikan hal itu. Yang menjadi kritik Muhaimin kala itu adalah pemberian bantuan yang hanya kepada pondok pesantren besar.
“Begitu mendapat bantuan, para pengasuh di pondok pesantren itu langsung memuji-muji. Inilah bentuk konglomerasi pesantren. Harapan pemberian pujian itu, supaya kedepannya, pondok pesantrennya itu akan mendapatkan bantuan lagi,” jelas Muhaimin.
Muhaimin juga mengkritik pondok pesantren dijadikan election moment bagi para pejabat negara yang akan mencalonkan diri di Pemilu.
Dengan kemampuan dan SDM yang dimiliki masing-masing pondok pesantren, Muhaimin pun berharap, kemampuan secara sumber daya manusian itulah dipakai untuk bangkit dari segala keterpurukan dan kekurangan yang ada. (pay)