surabayaupdate.com
HEADLINE HUKUM & KRIMINAL INDEKS

Kejati Jatim Tahan 3 Direksi PDTS KBS Dan Seorang Advokat Ternama Di Surabaya

Empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 hingga 2026. (FOTO : dokumentasi pribadi untuk surabayaupdate.com)

SURABAYA (surabayaupdate) – Setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup lama, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan tiga direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan seorang advokat ternama di Surabaya.

Kamis (19/11/2026) pukul 23.10 Wib, tim Jaksa Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim mengeluarkan Nurika Widyasanti, Moch. Nahroni, Eliya Erni Suprapto dan Ma’ruf Syah dari gedung selatan Kejati Jatim, tempat dimana keempat orang ini dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Usai dilakukan serangkaian pemeriksaan termasuk pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Kejati Jatim, tiga orang Direksi PDTS KBS dan advokat yang telah berstatus tersangka ini kemudian digiring menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang Kejati Jatim.

Dalam penjelasannya kepada media, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Dr. I Gede Punia Atmaja NR, SH.,MH didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim dan beberapa pejabat Pidsus Kejati Jatim mengatakan, tersangka Nurika Widyasanti, tersangka Moch. Nahroni, tersangka Eliya Erni Suprapto dijerat dengan pasal 603 Juncto pasal 20 huruf (a) atau (c) Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 18 Undang-Undang R.I nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

I Gusti Punia Atmaja juga mengatakan, bahwa keempat terdakwa ini juga dijerat dengan pasal pasal 604 Juncto pasal 20 huruf (a) atau (c) Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 18 Undang-Undang R.I nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, tersangka Nurika Widyasanti, tersangka Moch. Nahroni, tersangka Eliya Erni Suprapto dan tersangka Ma’ruf Syah dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Rumah Tahanan cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Lalu, bagaimana keempat terdakwa ini bisa terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 sampai 2026?

I Gusti Punia Atmaja mengungkapkan, peristiwa ini berawal dari adanya pemanggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, Februari 2025.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, SH, MH, CfrA. (FOTO : parlin/surabayaupdate.com)

“Waktu itu, Kejari Tanjung Perak Surabaya memanggil Direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan karena adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sewa tenant,” ungkap I Gusti Punia Atmaja.

Tersangka Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka Moch Nahroni selaku Direktur Keuangan PDTS KBS, lanjut I Gusti Punia Atmaja, kemudian menghubungi tersangka Eliya Erni Suprapto, anggota Badan Pengawas PDTS KBS dan menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak Surabaya tersebut.

“Selanjutnya, tersangka Eliya Erni Suprapto memperkenalkan tersangka Moch. Nahroni dan tersangka Nurika Widyasanti dengan tersangka Ma’ruf Syah, seorang Advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner,” papar I Gusti Punia Atmaja.

“Tersangka Eliya Erni Suprapto, tersangka Nurika Widyasanti dan tersangka Moch. Nahroni kemudian meminta tersangka Ma’ruf Syah untuk mengupayakan perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup,” ujar I Gusti Punia Atmaja.

Untuk melakukan pendampingan, sambung I Gusti Punia Atmaja, tersangka Ma’ruf Syah meminta lawyer fee sebesar Rp.100 juta untuk menangani perkara PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak.

Masih menurut penjelasan mantan Kajari Serang ini, terdakwa Ma’ruf Syah juga meminta Direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp.500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak Surabaya. Uang Rp. 500 juta ini kemudian dikeluarkan dari Kas PDTS KBS atas persetujuan Direksi PDTS KBS yaitu tersangka Nurika Widyasanti yang menjabat sebagai Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka Moch. Nahroni yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PDTS KBS.

I Gusti Punia Atmaja kembali menerangkan, setelah itu, tersangka Nurika Widyasanti dan tersangka Moch. Nahroni memerintahkan Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 500 juta sebagaimana diminta terdakwa Ma’ruf Syah.

“Uang sebanyak Rp. 500 juta itu, lalu diserahkan tersangka Eliya Erni Suprapto ke tersangka Ma’ruf Syah. Namun, uang Rp. 500 juta ini tidak pernah diberikan ke penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya,” ujar I Gusti Punia Atmaja.

Aspidsus Kejati Jatim Dr. I Gusti Punia Atmaja NR, SH.,MH memberikan keterangan press usai penahanan tiga Direksi PDTS KBS dan seorang advokat ternama di Surabaya. (FOTO : parlin/surabayaupdate.com)

I Gusti Punia Atmaja kembali menerangkan, April 2025, Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terhadap Direksi PDTS KBS, Badan Pengawas PDTS KBS atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan tahun 2013 hingga tahun 2024.

Tersangka Ma’ruf Syah kembali
meminta lawyer Fee sebesar Rp.100 juta dan meminta dana sebesar Rp.995 juta.

Permintaan tersangka Ma’ruf Syah ini kembali disetujui tersangka Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka Moch. Nahroni yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PDTS KBS.

Masih ada permintaan uang dari tersangka Ma’ruf Syah, namun nominalnya naik sehingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp.2.410.000.000.

Uang sebanyak Rp. 2,410 miliar ini ternyata juga tidak pernah diserahkan ke penyidik Kejati Jawa Timur. Pemeriksaan terhadap perkara PDTS KBS tetap dilanjutkan Kejati Jatim.

Untuk mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp. 2,41 miliar ini, tersangka Nurika Widyasanti, tersangka Moch. Nahroni dan tersangka Eliya Erni Suprapto bersama tersangka Ma’ruf Syah bersekongkol dengan cara membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) layanan jasa hukum dengan membuat review SOP KBS, PKS KBS fiktif dan menerbitkan beberapa kwitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendampingan layanan hukum litigasi yang jumlahnya Rp.2.410.000.000.

“Tujuan, supaya uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan, seolah uang tersebut untuk kegiatan yang sah,” papar I Gusti Punia Atmaja.

Selain itu terdapat pengeluaran kas PDTS KBS pada tahun 2025 sebesar Rp.707.775.022 dan tahun 2026 sebesar Rp. 152.784.430 untuk kegiatan operasional
perusahaan BBM, pembayaran THR dan honorarium yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Total keseluruhan uang kas PDTS yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 sebesar Rp.3.270.559.452.

Penghitungan ini berdasarkan laporan hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur nomor : PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tanggal 11 November 2026. (pay)

Related posts

Perkara Dugaan Investasi Bodong Robot Trading NET89 Akhirnya Dilaporkan LQ Indonesia Law Firm Ke Polisi

redaksi

Kantor Hukum Pieter Talaway Dan Hotman Paris Hutapea Ditunjuk Sebagai Pembela Irjen Pol Teddy Minahasa

redaksi

Dirut PT Lucida Investment Sejahtera Ungkap Bahwa Strata Title Bisa Diterapkan Pada Stan Pasar Turi

redaksi