
SURABAYA (surabayaupdate) – Masalah adanya pemberian uang sehingga menjadi perkara seperti sekarang ini, bukanlah karena ada niat jahat apalagi sampai ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri.
Pernyataan ini dijabarkan Advokat Masbuhin, yang ditunjuk sebagai kuasa hukum direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut Masbuhin menerangkan, pencairan dana itu bukan didasari keserakahan, apalagi sampai timbul niatan untuk memperkaya diri.
Masbuhin kemudian menerangkan, keputusan mencairkan uang dari kas PDTS KBS diambil dalam kondisi tekanan situasi krisis dan kekeliruan prosedur administratif, demi menyelamatkan stabilitas operasional kebun binatang.
“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana yang keluar, mengalir ke kantong pribadi apalagi sampai dinikmati anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” ungkap Masbuhin.
Oleh karena itu, karena terciptanya framing di masyarakat membuat PDTS KBS melaporkan segala bentuk fitnah yang diarahkan ke direksi KBS maupun pengawasan KBS ke Polda Jatim.
Masbuhin kemudian menambahkan, PDTS KBS telah mengirimkan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Jatim.
“Untuk membuka kemungkinan kasus ini melebar ke delik baru di luar tipikor yang sedang berjalan di Kejati Jatim, seperti dugaan penipuan dan penggelapan,” papar Masbuhin.
Masbuhin kembali menerangkan, ada dugaan janji menutup perkara, dugaan permintaan uang, dan dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya maupun di Kejati Jatim.
“Kami yakin seyakin-yakinnya semua itu bohong. Silakan konfirmasi kepada Kejari Tanjung Perak, bahwa yang beredar di masyarakat itu akan dikatakan sebagai bualan saja,” ujar Masbuhin.
Masbuhin mengaku tidak ingin menghakimi sejawat. Dalam perkara KBS ini, PDTS KBS menyerahkan sepenuhnya soal pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan hukum kepada penyidik Kejati Jatim.
“Sebagai sesama penegak hukum, kami menjunjung tinggi etika profesi dan asas praduga tak bersalah. Bukan kapasitas maupun urusan kami untuk menunjuk hidung, mengomentari, apalagi menghakimi pihak lain,” tutur Masbuhin. (pay)
