SIDOARJO (surabayaupdate) – Meski banyak menjawab tidak tahu karena tidak memahami operasional koperasi yang dijalankan, kehadiran ketua pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berpusat di Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, menyajikan banyak fakta menarik.
Abdul Majid Umar yang menjabat sebagai Ketua Pengurus KSPPS BMT UGT Nusantara, banyak menjawab tidak tahu, bahkan mengakui tidak mengetahui banyak hal berkaitan dengan operasional koperasi yang didirikannya.
Saat tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanya mengenai dokumen-dokumen penting seperti dokumen buku tabungan, dokumen deposito, beberapa aliran dana baik yang masuk ke koperasi maupun yang keluar, Abdul Majid Umar beberapa kali menjawab, yang mengetahui secara detail adalah H. Farhan yang menjabat sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara.
Namun, Abdul Majid Umar akhirnya tak bisa berkutik ketika salah satu Jaksa KPK membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya didepan persidangan.
Dari BAP yang dibacakan tim Jaksa KPK itu, akhirnya terungkap sejumlah transaksi keuangan dalam jumlah besar yang nilainya miliaran rupiah.
Selain Abdul Majid Umar, tim Jaksa KPK untuk persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) yang berasal dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022 ini juga menghadirkan Kris Susmantoro dan Farkhan.
Kris Susmantoro adalah Direktur Utama PT. Gasindo Sarana Jaya ditahun 2020-2023. Januari 2025, Kris Susmantoro diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021–2022 yang menjerat tersangka Anwar Sadad yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Dari keterangan Kris Susmantoro saat diperiksa di kantor KPK, penyidik ingin mendalami kepemilikan sejumlah aset milik Anwar Sadad.
Bagaimana dengan Farkhan? Sebenarnya, Farkhan bukanlah saksi yang masuk dalam daftar saksi KPK. Tidak ada agenda tim Jaksa KPK untuk menghadirkan Farkhan didepan persidangan.
Karena saksi Abdul Majid Umar saat memberikan keterangan didepan persidangan banyak menjawab tidak tahu dan tidak mengetahui bagaimana pengelolaan dan operasional KSPPS BMT UGT Nusantara dan yang mengetahui secara detail adalah Farkhan, maka majelis hakim dipersidangan kemudian memerintahkan Jaksa KPK untuk menghadirkan Farkhan didepan persidangan dan langsung diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Sebagai saksi dipersidangan, Abdul Majid Umar yang menjabat sebagai Ketua Pengurus KSPPS BMT UGT Nusantara menjelaskan bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang didirikan khusus untuk anggota yang telah terdaftar, dan mengikuti prosedur keanggotaan termasuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
Abdul Majid Umar juga mengatakan, bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara juga bergerak dibidang penyaluran pembiayaan yaitu pemberian solusi permodalan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara adil dan bebas riba.
“Selain itu, KSPPS BMT UGT Nusantara juga melakukan Pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat,” kata Abdul Majid Umar.
Pada persidangan ini, Abdul Majid Umar juga menjelaskan, adanya pembatasan transaksi penyetoran yang dilakukan para anggota KSPPS BMT UGT Nusantara.
Dalam batasan transaksi penyetoran tersebut termasuk berkaitan dengan penyetoran dalaM jumlah besar harus ada identitas penyetoran.
“Identitas penyetoran uang itu ada tapi diakhir, setelah muncul peraturan berkaitan dengan Anti Pencucian Uang (APU),” tutur Abdul Majid Umar.
Pemberlakuan APU di KSPPS BMT UGT Nusantara ini, sambung Abdul Majid Umar, dilakukan setelah KSPPS BMT UGT Nusantara mendapatkan sosialisasi tentang itu,” ujar saksi Abdul Majid Umar.
Ketika itu, lanjut Abdul Majid Umar, belum ada pembatasan penyetoran ke koperasi. Namun setelah ada peraturan tersebut, mulai diberlakukan pembatasan.
Namun saksi Abdul Majid Umar tidak mengetahui tahun berapa KSPPS BMT UGT Nusantara mulai memberlakukan adanya pembatasan tersebut, termasuk pemberlakuan wajib prinsip Know Your Customer (KYC).
Atas jawaban saksi Abdul Majid Umar ini, Jaksa KPK pun membacakan BAP atas nama Abdul Majid Umar.
Di BAP itu, Abdul Majid Umar menerangkan bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara mulai memberlakukan prinsip KYC ditahun 2022.
Prinsip KYC itu berisikan tentang kewajiban anggota yang melakukan penyetoran uang diatas Rp. 100 juta harus mencantumkan sumber dananya darimana.
Berkaitan dengan terdakwa RA Wachid Ruslan, saksi Abdul Majid Umar menjelaskan bahwa RA Wachid Ruslan pernah menjabat sebagai kepala cabang KSPPS BMT UGT Nusantara yang berkedudukan di Klampis, Bangkalan.
“Kemudian, tahun 2019 RA Wachid Ruslan pernah menduduki jabatan General Manager (GM) di kantor pusat KSPPS BMT UGT Nusantara yang berkedudukan di Sidogiri, Pasuruan. Tahun 2022, RA Wachid Ruslan pernah menjadi Wakil Ketua II,” terang saksi Abdul Majid Umar.
Didalam persidangan, saksi Abdul Majid Umar juga diminta untuk menerangkan dokumen simpan pinjam, dokumen tabungan, deposito, paket debet atas nama Anwar Sadad, Hasan Salim Assegaf, Muammar Hadafi, RA Wachid Ruslan, Achmad Yahya dan M. Fathullah.
Berkaitan dengan keberadaan dokumen-dokumen ini, saksi Abdul Majid Umar mengaku tidak mengetahui.
“Dokumen-dokumen yang dimaksud itu yang mengetahui adalah Farhan, ketika itu menjabat sebagai Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara,” jelas Abdul Majid Umar.
Keberadaan Abdul Majid Umar sebagai saksi pada persidangan ini terlihat tidak maksimal karena banyak menjawab tidak tahu.
Tidak tahunya saksi Abdul Majid Assegaf ini karena banyak tidak mengetahui tentang kepemilikan dokumen deposito, dokumen buku tabungan dan transaksi-transaksi yang dilakukan terdakwa RA Wachid Ruslan, M. Fathullah, Hasan Salim Assegaf, terdakwa Achmad Yahya, Muammar Hadafi dan Anwar Sadad.
Saksi Abdul Majid Umar didalam persidangan mengaku, yang mengetahui hal itu adalah Farhan yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Cabang.
Abdul Majid Umar sebagai saksi juga mengaku tidak tahu adanya uang yang masuk ke rekening atas nama Hasan Salim Assegaf yang nilainya diatas Rp. 50 juta di KSPPS BMT UGT Nusantara pada periode 2020 sampai 2022.
Karena Abdul Majid Umar menjawab tidak tahu, Jaksa KPK kembali membacakan BAP Abdul Majid Umar. Dalam BAP point 10 itu dijelaskan, berdasarkan dokumen laporan buku tabungan rekening KSPPS BMT UGT Nusantara nomor 101.11.xxx atas nama Hasan Salim Assegaf, bahwa Hasan Salim Assegaf melakukan penyetoran tunai, menerima dana masuk yang nilainya diatas Rp. 50 juta.
Masih berdasarkan isi BAP Abdul Majid Umar yang dibacakan Jaksa KPK dipersidangan diuraikan, tanggal 1 Maret 2020 Hasan Salim Assegaf melakukan setoran tunai sebesar Rp. 1,664 miliar.
Selanjutnya, masih berdasarkan isi BAP Abdul Majid Umar yang dibacakan Jaksa KPK disebutkan, berdasarkan isi BAP point 11 disebutkan, berdasarkan dokumen Laporan Buku Tabungan Rekening KSPPS BMT UGT Nusantara nomor rekening : 101.11.005xxxx atas nama RA Wachid Ruslan, pernah memindahkan dana sebesar Rp. 2,206 miliar ke rekening BCA nomor : 049035xxx atas nama Kusnadi tanggal 09 Desember 2021.
Atas pertanyaan Jaksa KPK ini, Abdul Majid Umar pun menjawab yang bisa menjelaskan tentang transaksi ini adalah karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara.
Ketika dilakukan penyidikan, Abdul Majid Umar mengatakan, semua dokumen-dokumen operasional KSPPS BMT UGT Nusantara, termasuk transaksi keuangan yang terjadi di KSPPS BMT UGT Nusantara, semuanya telah diberikan ke penyidik KPK. (pay)