SIDOARJO (surabayaupdate) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang untuk datang sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Dari tiga orang nama yang dijadwalkan untuk datang sebagai saksi di perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian dana bantuan hibah pokok-pokok pikiran (pokir) ini, ada nama Anwar Sadad, anggota DPR RI.
Namun sayang, politisi dari Partai Gerindra ini tidak dapat hadir dipersidangan karena ada rapat paripurna di DPR RI.
Alasan tidak hadirnya Anwar Sadad pada persidangan perkara pokir yang menjadikan Moch. Mahrus Ali, M. Fathullah, RA Wachid Ruslan dan Achmad Yahya sebagai terdakwa ini disampaikan salah satu Jaksa KPK dipersidangan, Kamis (12/11/2026).
Kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Jaksa KPK menyampaikan perihal ketidak hadiran Anwar Sadad ini ditindak lanjuti dengan adanya surat ijin Anwar Sadad ke KPK.
“Saksi yang kami hadirkan untuk persidangan hari ini ada tiga Yang Mulia, salah satunya atas nama Anwar Sadad,” ujar salah satu Jaksa KPK.
Namun, lanjut Jaksa KPK, yang bersangkutan menginformasikan tidak bisa hadir dipersidangan melalui surat ijin yang kami terima hari ini.
“Ketidak hadiran Anwar Sadad sebagai saksi dipersidangan hari ini, karena ada rapat paripurna di DPR RI,” ungkap Jaksa KPK.
Untuk mengetahui alasan tidak hadirnya Anwar Sadad sebagai saksi dipersidangan, Hakim Ernawati Anwar, SH.,MH yang ditunjuk sebagai ketua majelis kemudian menanyakan ke Jaksa KPK berkaitan dengan relaas panggilan untuk Anwar Sadad dan surat ijin tidak bisa menghadiri persidangan sebagai saksi.
Ditemui usai persidangan, Handoko salah satu Jaksa KPK menjelaskan, Penuntut Umum diberi kesempatan majelis hakim untuk menghadirkan kembali saksi-saksi fakta termasuk Anwar Sadad pada hari Senin (23/11/2026).
” Tinggal Anwar Sadad saja yang akan kami hadirkan pada persidangan selanjutnya, Senin (23/11/2026),” ungkap Handoko.
Berkaitan dengan beberapa saksi penting lainya yang masih menjadi anggota DPRD Jatim seperti Achmad Ali Aslichin, H. Achmad Iskandar, MH. Rofiq, Mohammad Nasih Aschal, Mathur Husyairi serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Handoko memastikan bahwa enam orang saksi yang masuk dalam daftar saksi KPK ini tidak akan dihadirkan dipersidangan sebagai saksi.
Alasan yang disampaikan Jaksa KPK tidak akan menghadirkan enam orang saksi penting dan masuk dalam daftar saksi KPK ini adalah keterbatasan waktu persidangan untuk perkara ini.
“Kami terbatas oleh waktu. Majelis hakim sendiri sudah menjadwalkan persidangan ini harus selesai ditanggal yang telah disebutkan pada persidangan awal yang lalu,” ujar Handoko.
Untuk keempat terdakwa ini, sebagai pemberi pemotongan dana hibah ini, lanjut Handoko, tahanannya terbatas.
Masih menurut penjelasan Handoko, KPK sendiri dikejar waktu. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus lebih selektif dalam pencarian saksi-saksi lain untuk pembuktian perkara ini dipersidangan untuk cluster pemberi.
Berkaitan dengan Khofifah Indar Parawansa, KPK tidak mengagendakan untuk menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi diperkara empat orang terdakwa ini sebagai cluster pemberi.
Untuk Anwar Sadad, Handoko menambahkan, akan melakukan pemanggilan sebagai saksi yang kedua. Ditingkat penyidikan, Anwar Sadad
Jaksa KPK juga menerangkan bahwa Anwar Sadad diperkara dugaan korupsi hibah pokir yang berasal dari APBD Jatim TA 2019-2022 ini telah berstatus tersangka namun belum dilakukan pemberkasan sebagai tersangka. (pay)