surabayaupdate.com
HEADLINE HUKUM & KRIMINAL INDEKS

Kuasa Hukum Tersangka Direksi PDTS KBS Melihat Ada Ketidak Adilan Di Proses Penyidikan Dan Pengungkapan Perkara

Masbuhin, SH., MH yang ditunjuk sebagai penasehat hukum tiga direksi PDTS KBS yang ditahan Kejati Jatim. (FOTO : parlin/surabayaupdate.com)

SURABAYA (surabayaupdate) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur telah menahan tiga direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Kamis (19/11/2026).

Dari penahanan Nurika Widyasanti, Moch. Nahroni, Eliya Erni Suprapto, tiga direksi PDTS KBS ini, tim kuasa hukum ketiga tersangka ini melihat adanya ketidak adilan khususnya dalam pengungkapan dan penahanan ketiga tersangka.

Masbuhin, SH.,MH salah satu penasehat hukum tiga Direksi PDTS KBS mengatakan, meragukan obyektifitas dan keseimbangan dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan uang negara yang dikelola PDTS KBS.

Lebih lanjut Masbuhin menerangkan, dalam pengungkapan kasus ini, tim hukum tiga Direksi PDTS KBS belum melihat dan merasakan equality before the law atau kesetaraan didepan hukum.

Masbuhin lalu menerangkan, sejak mendampingi ketiga Direksi PDTS KBS sejak Maret 2026, saat mencermati konstruksi penetapan tersangka tiga Direksi PDTS KBS, ada beberapa hal yang sangat krusial yang mengusik rasa keadilan.

“Oleh karena itu, kami mendorong penyidik Pidsus Kejati Jatim supaya terus melakukan penyidikan secara tuntas perkara ini dan mengusut tuntas siapa-siapa saja yang ikut membantu, dan terlibat selain tiga direksi PDTS KBS yang sudah ditahan,” papar Masbuhin.

Berkaitan dengan asas kolektivitas dan pertanggung jawaban Badan Pengawas, Masbuhin menerangkan, Dalam tata kelola BUMD, Badan Pengawas (Bawas) adalah satu kesatuan organ pengawasan yang bekerja secara kolektif.

“Namun dalam perkara ini, yang dijadikan tersangka hanyalah Eliya Erni Suprapto yang dijadikan tersangka,” tutur Masbuhin.

Lalu, sambung Masbuhin, bagaimana dengan ketua dan anggota Bawas lainnya? Mereka itu terlihat sekali kebal hukum dan tidak tersentuh hukum.

“Hal seperti inilah yang bisa menimbulkan stigma negatif karena telah menciderai rasa keadilan di masyarakat,” ulas Masbuhin.

Berkaitan dengan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Pengetahuan Kebijakan Strategis, Masbuhin menilai, setiap kebijakan pengeluaran anggaran, termasuk pos bantuan hukum dan operasional perusahaan, tidak berdiri sendiri secara personal.

” Seluruh perencanaan maupun perubahan RKAP, haruslah melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan organ pengawas,” kata Masbuhin.

Ketika sebuah kebijakan diketahui, dibahas, dan disetujui dalam lingkup pengawasan, lanjut Masbuhin, maka pertanggungjawaban hukumnya tidak boleh hanya dibebankan ke satu individu saja.

Masbuhin kembali menerangkan, secara hukum, fungsi utama Ketua dan seluruh anggota Bawas adalah melakukan pengawasan melekat dan mencegah terjadinya kekeliruan administratif maupun penyimpangan.

“Apabila dalam rentang waktu 2025-2026 dinilai terjadi kekeliruan tata kelola, maka membiarkan suatu kebijakan berjalan tanpa koreksi resmi merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan yang wajib diuji secara hukum oleh penyidik, bukan dibiarkan lepas dari pertanggungjawaban,” tegas Masbuhin.

Berkaitan dengan penerapan prinsip follow the money, Masbuhin menerangkan, sangat tidak pantas dan tidak adil apabila penerapan prinsip follow the money tersebut berhenti di internal pelaksanaan PDTS KBS.

Masbuhin kembali menerangkan, informasi yang berkembang di publik, masyarakat menyoroti adanya pos pengeluaran honorarium narasumber rutin yang mengalir ke oknum pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya yang secara fungsi justru merupakan mitra kerja pengawas BUMD dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau conflict of interest.

Sangat tidak adil apabila jajaran manajemen dan satu anggota Bawas langsung dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara pihak-pihak di luar perusahaan maupun oknum anggota dewan yang diduga turut menikmati dan menerima aliran dana kas KBS tersebut belum diperiksa secara terbuka dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Masbuhin secara tegas menyatakan, bahwa ketiga Direksi PDTS KBS yang telah dilakukan penahanan ini, tidak serupiah pun masuk ke kantong pribadi ketiga tersangka.

“Justru sebaliknya, ketiga Direksi yang ditahan itu adalah korban tekanan situasi akibat ulah oknum eksternal yang menjanjikan penghentian perkara,” tutur Masbuhin.

Di saat yang sama, tiga direksi PDTS KBS ini berhasil mencetak sejarah, dengan menyetorkan dividen lebih dari Rp. 5,04 miliar kepada Pemkot Surabaya.

Oleh karena itu, penyidik Kejati Jatim harus menelusuri seluruh aliran dana kas KBS secara tanpa pandang bulu kepada siapapun yang menyetujui, membiarkan, maupun menerima manfaat finansial dari kas perusahaan. (pay)

Related posts

Rustik Bistro And Bar Hotel Harper Purwakarta Hadirkan Dua Varian Burger

redaksi

53 KEPALA SEKOLAH DI LAMONGAN JADI TERSANGKA KEBOCORAN UNAS

redaksi

SKK Migas Gandeng ITS Surabaya Untuk Terangi Pulau Papua

redaksi