
LIPUTAN KHUSUS MENGENAL SOSOK GATUT SUNU WIBOWO (2)
TULUNGAGUNG (surabayaupdate) – Selain dikenal sebagai pengusaha sukses pemilik belasan toko bahan bangunan yang tersebar di Kabupaten Tulungagung hingga Kabupaten Trenggalek, Gatut Sunu Wibowo juga dikenal sebagai tokoh politik dan terjun di dunia pemerintahan.
Dikutip dari berbagai sumber, sebelum menjabat sebagai Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung dari 2 November 2021 hingga 24 September 2023, mendampingi Bupati Maryoto Birowo.
Begitu masuk ke dunia politik dan pemerintahan, Gatut Sunu Wibowo aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik.
Tercatat Gatut Sunu Wibowo sebagai anggota GP Ansor Tulungagung sejak tahun 2004 hingga sekarang.
Dalam kiprah politiknya, Gatut Sunu Wibowo pernah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebelum akhirnya beralih ke Partai Gerindra, yang menjadi kendaraan politiknya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tulungagung 2024.
Gatut Sunu Wibowo ketika bergabung di PDI-P sebagai kader pada tahun 2018 dan aktif hingga tahun 2024. Setelah itu, Gatut Sunu Wibowo memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra dan maju sebagai calon Bupati bersama Ahmad Baharudin dalam Pilkada Tulungagung 2024.
Setelah masa baktinya sebagai Wakil Bupati Tulungagung mendampingi Maryoto Birowo yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Tulungagung berakhir di 2023, Gatut Sunu Wibowo mulai mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung pada Pilkada Kabupaten Tulungagung ditahun 2023.
Dikontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2024, untuk masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Gatut Sunu Wibowo berpasangan dengan Ahmad Baharudin yang ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2019-2024.
Ahmad Baharudin adalah politisi dari Partai Gerindra. Selain dikenal sebagai pengusaha konveksi, Ahmad Baharudin pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung.
Saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung digelar, pasangan Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin menghadapi lawan yang sangat tanggung, pasangan nomor 3 yang isi Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti.
Maryoto Birowo ketika mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Tulungagung tahun 2024 masih menjabat sebagai Bupati Tulungagung periode 2019-2023 dan Didik Girnoto Yekti menjabat sebagai Kepala Desa Tunggulsari periode 2019-2024.
Dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung 2024, ditengah pertarungan yang cukup sengit, pasangan Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin berhasil meraih simpati masyarakat Kabupaten Tulungagung dan akhirnya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung dengan perolehan suara 297.882 suara atau 50,72 persen dari total suara sah.
Posisi kedua, pasangan nomor urut tiga Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti memperoleh 34,59 persen suara sah.
Bupati Tulungagung ke-32 dan pasangannya, Ahmad Baharudin kemudian dilantik Presiden RI Prabowo Subianto tanggal 20 Februari 2025, setelah memenangkan Pilkada Tulungagung 2024.
Begitu menjabat sebagai Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mulai menata sistem pemerintahan Kabupaten Tulungagung, termasuk sering berkoordinasi dengan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tulungagung.
Langkah pertama adalah mewujudkan apa yang sudah ia cita-citakan ketika kampanye didepan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Untuk itu, Gatut Sunu Wibowo kemudian memanggil semua OPD untuk menyamakan visi dan misi yang harus diemban seluruh OPD di Kabupaten Tulungagung.
Sumber surabayaupdate.com bercerita, saat dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD di Kabupaten Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo yang telah resmi menjabat sebagai Bupati Tulungagung lalu bertanya, apakah anggaran untuk menjalankan pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sumbernya dari APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2024 masih bisa dilakukan perubahan anggaran?
“Gatut Sunu backgroundnya pengusaha. Gatut Sunu Wibowo menyadari betul bahwa ia sangat tidak paham dengan sistem pemerintahan dan bagaimana mekanismenya,” cerita sumber.
Untuk itu, lanjut sumber, Gatut Sunu Wibowo yang memang mempunyai sifat hati-hati, cermat dan tidak mengenal kompromi ini bertanya ke pihak-pihak yang dianggapnya paham atas permasalahan yang dihadapinya.
Gatut Sunu Wibowo, sambung sumber, juga bertanya ke bagian-bagian lain termasuk kesra dan bagian hukum Kabupaten Tulungagung.
“Ternyata, dari penjelasan orang-orang yang dimintai pertimbangan itu menyebutkan bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Kabupaten Tulungagung masih bisa dilakukan,” cerita sumber.
Mengapa Gatut Sunu Wibowo itu ingin melakukan PAK jika dimungkinkan? Sumber melanjutkan, karena Gatut Sunu ingin program-program untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung dapat dilaksanakan diperiodisasi kepemimpinannya sebagai Bupati Tulungagung.
Kepada OPD yang hadir di rapat koordinasi tersebut, Gatut Sunu Wibowo juga berpesan supaya bekerja sungguh-sungguh dan dapat mendukungnya mewujudkan semua program yang telah disusun ketika kampanye.
Satu persatu OPD diminta untuk membuat rencana kerja dan bagaimana realisasinya. Gatut Sunu juga meminta ke para OPD ini untuk menyusun pula rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalan program mereka tersebut dengan bijak dan sesuai peruntukannya.
“Gatut Sunu Wibowo juga menekankan ke para OPD ini untuk cermat dalam penyusunan dan pengajuan anggaran. Harus seefektif mungkin dan yang paling penting jangan melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku,” kata sumber.
Semua penyusunan program kerja di masing-masing dinas, termasuk pengajuan anggarannya, harus dilaporkan ke Gatut Sunu Wibowo secara tertulis secara lengkap untuk dipelajari dan dibahas bersama lagi.
Masih menurut sumber, awal menjabat sebagai Bupati Tulungagung, terlihat sekali bentuk kehati-hatian yang dilakukan Gatut Sunu Wibowo. Ia tidak ingin apa yang sedang dirancang bersama para OPD ternyata bermasalah apalagi sampai berurusan dengan hukum. Inilah yang sangat dijauhi Gatut Sunu Wibowo.
Ketika semua OPD menerapkan apa yang disampaikan Gatut Sunu Wibowo dalam berbagai rapat koordinasi, ada satu OPD yang “sak karepe dewe” orang itu adalah Tri Hariadi yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
Semua usulan dan program kerja yang telah disusun para kepala dinas di Kabupaten Tulungagung masuk ke Tri Hariadi, tidak dilaporkan. Usulan-usulan tersebut langsung diupload di website resmi Kabupaten Tulungagung.
Kebijakan sepihak yang dilakukan Tri Hariadi yang ketika itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tulungagung meng-upload usulan-usulan dari OPD termasuk adanya perubahan anggaran yang diminta, tanpa mengirimkan terlebih dahulu ke Gatut Sunu Wibowo sebagai Bupati Tulungagung waktu itu membuat Gatut Sunu marah.
Gatut Sunu Wibowo yang mengetahui tindakan sembrono Tri Hariadi ini kemudian meminta Tri Hariadi menghadap dan menyampaikan apa alasannya langsung mengunggah usulan itu ke website tanpa melapor terlebih dahulu kepadanya selaku pimpinan.
“Alasan Pak Tri waktu itu langsung meng-upload usulan dari masing-masing OPD itu adalah efektifitas waktu, mengingat pelaksanaan penyerapan anggaran tinggal 2 hari,” ungkap sumber.
Setelah dilakukan pengecekan, ternyata masih ada waktu sekitar satu minggu untuk melakukan perubahan atas usulan-usulan dari OPD jika memang dipandang perlu, hingga akhirnya harus dilakukan realisasi anggaran.
Pasca kejadian itu, sumber pun bercerita, Gatut Sunu Wibowo menganggap adanya pembangkangan dan bekerja tidak sesuai arahan. Gatut Sunu pun memikirkan cara bagaimana kedepannya para OPD ini tidak bekerja sendiri, tidak mengambil tindakan sendiri tanpa ada koordinasi dan pembahasan yang lebih komprehensif untuk menghindari adanya jerat hukum.
Dari serangkaian analisa dan pengamatan yang dilakukan Bupati dan mendengar pertimbangan berbagai pihak, Pemkab Tulungagung lalu berinisiatif mengikat para OPD ini dengan sebuah surat pernyataan yang isinya harus tunduk dan patuh kepada pimpinan.
Ada konsekuensi yang harus diterima pihak yang bertanda tangan sebagaimana isi surat pernyataan tersebut. Konsekuensinya adalah bersedia mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya dan kalau sampai tindakan itu dipandang sangat fatal maka sanksinya sangat berat, akan diusulkan dicopot sebagai ASN. (pay)
====== bersambung =====
