surabayaupdate.com
HEADLINE HUKUM & KRIMINAL INDEKS

Terjerat Dugaan Korupsi Dinas ESDM Jawa Timur, Kadis LH Propinsi Jawa Timur Dimasukkan Penjara Kejati Jatim

Poto bersama Nur Kholis sebelum dibawa ke rumah tahanan cabang Kejati Jatim. (FOTO : dokumen pribadi untuk surabayaupdate.com)

SURABAYA (surabayaupdate) – Terjerat dugaan tindak pidana korupsi di Dinas ESDM Jatim untuk periode 2024-2026, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Propinsi Jawa Timur dimasukkan penjara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Nur Kholis yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi karena adanya pengembangan dari kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas ESDM dengan terdakwa Aris Mukiyono, Ertika Dinawati dan Hermawan.

Saat ini, Aris Mukiyono, Ertika Damayanti dan Hermawan menghadapi persidangan di Pengadilan Tindak.Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kejati Jawa Timur dalam press rilisnya menyatakan bahwa Nur Kholis ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang adanya pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan perijinan pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

Nur Kholis sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur periode Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026.

Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur, Dr. IG Punia Atmaja NR, S.H., M.H., menjelaskan, berdasarkan perkembangan hasil penyidikan ditemukan fakta adanya peran tersangka Nur Kholis dalam perkara ini ketika menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.

“Tersangka Nur Kholis telah menyalahgunakan kewenangannya, memerintahkan almarhum Oni Setiawan yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan tersangka Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Januari 2024 sampai 2026 untuk meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau uang pungutan liar,” ungkap IG Punia Atmaja NR, Senin (16/11/2026).

Terdakwa Nur Kholis saat akan dimasukkan tahanan Kejati Jatim. (FOTO : dokumentasi pribadi untuk surabayaupdate.com)

Pungutan liar yang ditujukan kepada para pemohon izin pada bidang pertambangan sebanyak tujuh pemohon izin dengan total uang sebesar Rp. 1.105.000.000 dan pada bidang Geologi dan air tanah sebanyak 28 pemohon izin periode Maret 2024 sampai dengan September 2024, dengan total Rp. 133.500.000.

“Jika dijumlah seluruh uang pungli dari bidang pertambangan dan bidang geologi dan air tanah sebanyak Rp. 1.238.500.000,” kata IG. Punia Atmaja.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang tahun 2025 ini kembali menjelaskan, dari total uang sebesar Rp. 1.238.500.000 tersebut, tersangka Nur Kholis selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Januari 2024 sampai Agustus 2024 telah menikmati uang sebanyak Rp. 687.500.000 yang terdiri dari Bidang Pertambangan sebesar Rp. 552.500.000 dan dari Bidang Geologi dan Air Tanah sebesar Rp. 135.000.000.

IG. Punia Atmaja kembali menerangkan, tersangka Nur Kholis juga menerima barang berupa emas batangan seberat 50 gram. Terhadap emas batangan 50 gram ini sudah disita penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim.

“Untuk barang bukti emas batangan seberat 50 gram, dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kajati Jawa Timur nomor: Print-1160/M.5.5/ Fd.2/ 04/2026 tanggal 16 April 2026 dan telah mendapatkan Penetapan Izin Sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 138/PenPid.Sus-TPK-SITA/2026/PN Sby,” papar IG. Punia Atmaja.

Sedangkan untuk barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 615.000.000 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kajati Jawa Timur Nomor: Print-3097/M.5 /Fd.2/08/2026 tanggal 11 Agustus 2026 dan telah mendapatan Penetapan Izin Sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No: 153/PenPid.Sua-TPK-SITA/ 2016/PN Sby.

” Atas perbuatan terdakwa Nur Kholis selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 melanggar pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,” urai Punia Atmaja.

Kedua, lanjut IG. Punia Atmaja, tersangka Nur Kholis juga dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Tersangka Nur Kholis, juga dijerat dengan pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selanjutnya, tersangka Nur Kholis selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 16 November 20206 sampai dengan tanggal 5 Desember 2026 di Rutan cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026. (pay).

Related posts

Tiga Ahli Ilmu Hukum Pidana Beri Pendapat Hukum Diperkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi BSPS Kabupaten Sumenep

redaksi

Dugaan Ijasah Palsu Bupati Ponorogo Masih Diselidiki Ditreskrimum Polda Jatim

redaksi

Wisata Rasa Swiss-Belinn Airport Surabaya Jadi Pilihan Tepat Para Pecinta Kuliner Untuk Makan Siang Bersama-Sama

redaksi