SURABAYA (surabayaupdate) – Untuk mengungkap adanya dugaan penyelewengan penyaluran dana pokok-pokok pikiran (pokir) yang menjadikan Fathullah, Moch. Mahrus, RA Wachid Ruslan dan Achmad Yahya sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Kamis (5/11/2026) tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadirkan enam orang saksi, salah satunya adalah asisten pribadi Anwar Sadad.
Namun, pemeriksaan saksi ini dibagi dua cluster. Untuk cluster pertama, tim JPU KPK hanya menghadirkan asisten pribadi Anwar Sadad, cluster kedua tim JPU KPK hadirkan lima orang saksi.
Saksi untuk cluster pertama adalah Bagus Wahyudyono. Sedangkan saksi cluster kedua Muammar Hadafi, Sofyan Sauri, Fariz dan Bustanul Arifin.
Banyak hal yang diungkap saksi Bagus Wahyudyono dipersidangan ini. Namun, beberapa kali terdengar, asisten pribadi Anwar Sadad ini menjawab lupa atas pertanyaan yang dilontarkan Penuntut Umum dan majelis hakim Tipikor Surabaya pemeriksa dan pemutus perkara ini.
Pertanyaan pertama yang tidak dapat diingat lagi Bagus Wahyudyono adalah berkaitan dengan besarnya dana hibah pokir yang disalurkan Anwar Sadad ke para koordinator yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.
Hakim Agus Kasiyanto bertanya ke Bagus Wahyudyono terkait penyaluran dana bantuan hibah pokir ditahun 2019.
Lebih lanjut Hakim Agus Kasiyanto pun bertanya, ada penyaluran bantuan dana hibah pokir ditahun 2019 sebesar Rp. 10 miliar. Waktu diajukan dalam proposal besarnya Rp.13,93 miliar.
“Tahun 2019 ada dana hibah pokir yang disalurkan Anwar Sadad sebesar Rp. 10 miliar, nilai yang tertera diproposal pengajuan sebesar Rp. 13,93 miliar, namun yang terealisasi Rp. 4,93 miliar. Apa benar ini?,” tanya Hakim Agus Kasiyanto ke Bagus Wahyudyono.
Sambil berfikir sejenak, saksi Bagus Wahyudyono kemudian menjawab lupa.
Untuk membangkitkan lagi daya ingat Bagus Wahyudyono terhadap penyaluran bantuan dana hibah pokir ditahun 2019 itu, hakim Agus Kasiyanto kembali menjelaskan, bahwa dana hibah pokir sebanyak Rp. 4,93 miliar itu disalurkan ke beberapa penerima seperi Mading Ta’miyah, Awaliyah Miftahul Ulum, MI Nurul Hikmah, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda, Zainul Yasin.
Bagus Wahyudyono yang terdiam, kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengingatnya lagi. Bagus Wahyudyono pun menjawab lupa.
Meski tidak bisa mengingat kembali secara detail jumlah penyaluran dana hibah pokir dari Anwar Sadad, namun saksi Bagus Wahyudyono membenarkan bahwa terdakwa Mahrus ditahun 2019 menerima dana hibah pokir dari Anwar Sadad.
Hakim Agus Kasiyanto kembali membacakan alokasi dana pokir yang diterima terdakwa Mahrus. Ditahun 2020, alokasi dana hibah pokir tahun 2020 untuk terdakwa Mahrus sebesar Rp. 20 miliar, nilai proposal Rp. 20,705 miliar, realisasi dana hibah pokir yang diterima terdakwa Mahrus sebanyak Rp. 6,155 miliar.
“Untuk penerima dana hibah pokirnya ada TPQ Miftahul Ulum, MDTA Umul Uro, RA Darul Ma’arif, MDTA Darul Mustofa. Apa saksi mengetahuinya?,” urai Hakim Agus Kasiyanto.
Kembali, Bagus Wahyudyono menjawab lupa. Namun, saksi Bagus Wahyudyono mengakui bahwa terdakwa Mahrus ada menerima dana hibah pokir dari Anwar Sadad ditahun 2020.
Hakim Agus Kasiyanto kembali mengkonfirmasi ke saksi Bagus Wahyudyono adanya pemberian dana bantuan hibah tahun 2021 yang nilainya Rp. 45 miliar untuk terdakwa Mahrus.
Dari dana Rp. 45 miliar itu, Hakim Agus Kasiyanto merinci untuk dana hibah yang diajukan sebagaimana disebut dalam proposal besarnya Rp. 47,3 juta. Realisasi dana hibah Pokir yang diterima terdakwa Mahrus sebesar Rp. 35 miliar.
Namun sayangnya, untuk ketiga kalinya, saksi Bagus Wahyudyono tidak bisa mengingat-ingat lagi pemberian dana hibah pokir untuk terdakwa Mahrus, termasuk anggaran yang diminta dalam proposal pengajuan dana hibah.
Hakim Agus Kasiyanto kembali merinci, dana hibah pokir sebanyak Rp. 35 miliar yang dicairkan untuk terdakwa Mahrus itu untuk diberikan ke Yayasan Pergerakan Lintas Sembilan, Yayasan Miftahul Ulum, Pokmas Pandawa, Pokmas Prasi Berkah, Pokmas Masyarakat Harapan Jaya, TPQ Bustanul Ulum, Pondok Pesantren Mirza Yuin.
Masih berkaitan dengan penerimaan bantuan dana hibah pokir dari Anwar Sadad yang disalurkan melalui terdakwa Mahrus, Hakim Agus Kasiyanto lalu menguraikan, ditahun 2022 terdakwa Mahrus menerima dana pokir dari Anwar Sadad sebesar Rp. 25 miliar. Dalam proposal, anggaran yang diajukan Rp. 23,387 miliar.
“Realisasi anggaran dana hibah pokir yang disalurkan untuk terdakwa Mahrus itu besarnya Rp. 15 miliar dengan nama penerima dana hibah diantaranya Pokmas Sinar Jaya, Yayasan Al Ikhwan Ambulu, Yayaan Darul Falak, Ponpes Haiyatul Islam, Sunan Drajat Hidayah, MI Miftahul Jannah dan MDTA Raudhatul Ulum,” papar Hakim Agus Kasiyanto.
Bukannya menjawab pertanyaan yang dilontarkan Hakim Agus Kasiyanto, saksi Bagus Wahyudyono malah menjelaskan, bahwa terdakwa Mahrus adalah koordinator dana hibah Pomas untuk wilayah Probolinggo.
“Artinya, proposal-proposal pengajuan dana hibah Pokir yang diajukan terdakwa Mahrus, khusus untuk wilayah Probolinggo,” jelas Bagus Wahyudyono.
Selain menanyakan tentang besarnya dana pokir yang diberikan untuk terdakwa Mahrus, Jaksa KPK juga menayakan apakah saksi Bagus Wahyudyono juga tahu adanya fee yang diberikan terdakwa Mahrus untuk Anwar Sadad.
Berkaitan dengan komitmen fee atas pencairan dana hibah Pokir yang diterima terdakwa Mahrus dari Anwar Sadad, saksi Bagus Wahyudyono menjelaskan, bahwa komitmen fee dana hibah pokir diberikan didepan, sebelum dana hibah pokir dicairkan ke penerima bantuan.
“Namun ada juga yang memberikan fee di belakang, setelah dana hibah Pokir dicairkan. Namun saya tidak pernah menerima fee pokir dibelakang,” ungkap saksi Bagus Wahyudyono.
Hakim Agus Kasiyanto kembali bertanya ke saksi Bagus Wahyudyono berkaitan dengan fee dana hibah pokir.
Kepada saksi Bagus Wahyudyono, Hakim Agus Kasiyanto menerangkan bahwa dana hibah pokir itu ada dua macam cara pencairan, jalur khusus dan jalur biasa.
“Untuk jalur khusus kan besarnya fee 20 persen. Kalau lewat anda kan 20 persen fee-nya. Kalau lewat Anwar Sadad berapa?,” tanya Hakim Agus Kasiyanto.
Saksi Bagus Wahyudyono pun menjawab untuk besarnya fee jalur khusus maupun melalui Anwar Sadad besarnya sama, 20 persen.
Lalu, berapa besarnya penyaluran dana hibah Pokir yang diterima saksi Bagus Wahyudyono yang dicairkan dengan metode jalur khusus?
Bukannya menjawab pertanyaan Hakim Agus Kasiyanto ini, saksi Bagus Wahyudyono memberi jawaban berbelit-belit dan seperti berusaha menyembunyikan sesuatu.
Saksi Bagus Wahyudyono juga terlihat terdiam ketika hakim Agus Kasiyanto menanyakan mengapa masih ada jalur khusus yang proses pengajuannya melalui Anwar Sadad.
Bagus Wahyudyono kemudian menerangkan, pencairan dana bantuan hibah pokir yang pengajuannya melalui jalur khusus, karena ada kondisi tertentu.
Meski demikian, saksi Bagus Wahyudyono pun mengakui bahwa fee yang harus diberikan untuk jalur biasa adalah 20 persen namun jika jalur khusus maka besarnya fee adalah 25 persen. (pay)