SIDOARJO (surabayaupdate) – Sidang dugaan tindak pidana korupsi yang menjadikan Aris Mukiyono, Ertika Dinawati dan Hermawan harus diadili, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, pada persidangan Senin (9/11/2026) ini menghadirkan 13 saksi.
Pemeriksaan saksi dibagi menjadi dua cluster. Untuk cluster pertama, JPU menghadirkan Fatkhi Mubarok, Totok Wahyudi dan Arianto.
Untuk cluster kedua, JPU menghadirkan Yudi Handoyo, Khosin Firdaus, Muchlis Hendra, Sandi Nandya, Soirul Ashari, Adi Suryanto, Indah Ariani, Khozinatul Asror, Nanik Usmaningsih dan Yusuf Novaldo.
Tiga belas saksi yang dihadirkan ini masih diminta untuk menerangkan bagaimana proses pengajuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Eksplorasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur.
Selain itu, kepada 13 saksi, JPU juga menanyakan, adakah pungutan liar yang terjadi di Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur, ketika mereka mengajukan ijin pertambangan dan ijin eksplorasi.
Fatkhi Mubarok yang diajukan sebagai saksi pertama mengaku tidak mengenal sosok terdakwa Aris Mukiyono. Selain itu, selama mengajukan ijin di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur, tidak pernah mendengar adanya permintaan uang yang nantinya akan diberikan ke terdakwa Aris Mukiyono.
Berdasarkan pengakuan Fatkhi Mubarok dipersidangan, ada beberapa fakta yang terungkap. Fakta yang diungkap saksi Fatkhi Mubarok ini adalah berkaitan dengan adanya pungli atau permintaan uang dalam proses pengurusan ijin di Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur.
Ijin yang dimaksud saksi Fatkhi Mubarok itu adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
Fakta selanjutnya yang diungkap saksi Fatkhi Mubarok didepan persidangan adalah adanya beberapa permintaan uang yang dilakukan oknum pegawai Dinas ESDM termasuk permintaan uang dari terdakwa Hermawan sendiri dan beberapa pegawai paruh waktu atau P3K yang ditugaskan di bagian ijin pertambangan maupun bagian perijinan Geologi Air Tanah (GAT).
Diawal kesaksiannya, saksi Fatkhi Mubarok menceritakan pekerjaan pengajuan perijinan dari PT. Gajahmada Plastik yang diterima PT. Madava.
Untuk pengurusan ijin dan item pekerjaan yang dilakukan PT. Madava, saksi Fatkhi Mubarok mengatakan, didalam proposal penawaran ke PT. Gajahmada Plastik itu, diuraikan secara lengkap macam pekerjaan yang akan dikerjakan termasuk biayanya.
Saksi Fatkhi Mubarok kemudian menjelaskan, untuk pengurusan ijin SIPPAT PT. Gajahmada Plastik, PT. Madava mematok harga Rp. 26 juta.
“Harga Rp. 26 juta ini sudah termasuk semua kegiatan termasuk jasa konsultan dan melengkapi berkas, sampai urusan pumping test dan pengambilan gambar menggunakan kamera,” kata saksi Fatkhi Mubarok.
Saksi Fatkhi Mubarok juga menerangkan, selain nilai kontrak sebesar Rp. 26 juta yang dipatok ke perusahaan yanh memakai jasanya, ada biaya lain yang juga menjadi beban klien, diluar Rp. 26 juta.
Untuk biaya lain-lain diluar biaya sebesar Rp. 26 juta itu, saksi Fatkhi Mubarok mengatakan, ada biaya penerbitan Berita Acara (BA) Persetujuan yang besarnya Rp. 3 juta.
“Biaya Rp. 3 juta itu pernah terjadi saat PT. Madava mengerjakan proses pengajuan ijin PT. Nesia,” tutur saksi Fatkhi Mubarok.
Terkait dengan adanya biaya tambahan untuk BA ini, Penuntut Umum kemudian menanyakan, darimana uang Rp. 3 juta ini diambilkan.
“Apakah uang Rp. 3 juta ini dibayarkan terpisah atau diambilkan dari nilai kontrak yang besarnya Rp. 26 juta?,” tanya Penuntut Umum.
Menjawab pertanyaan Penuntut Umum ini, saksi Fatkhi Mubarok menjelaskan bahwa uang Rp. 3 juta itu diambilkan dari kontrak yang sudah disepakati dengan klien.
Dalam persidangan ini, Penuntut Umum kembali menanyakan berkaitan dengan adanya permintaan uang dari Dinas ESDM ke para pengurus ijin, termasuk konsultan atau perusahaan pengurusan ijin.
Kepada saksi Fatkhi Mubarok, JPU bertanya tentang jika dalam pengurusan ijin tambang di Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur ternyata ada permintaan uang, apakah hal-hal semacam itu juga dijelaskan ke klien?
“Ketika menjalin kerjasama dengan klien atau pemohon ijin, kami menjelaskan tentang item yang kami kerjakan,” ujar saksi Fatkhi Mubarok.
Berdasarkan item-item pekerjaan yang kami akan kerjakan itu, lanjut saksi Fatkhi Mubarok, kami juga menjelaskan biaya yang harus dibayarkan pengguna jasa kami.
“Adapun biaya yang kami cantumkan itu sudah meliputi semua pekerjaan yang akan kamu kerjakan. Sampai perijinan terbit, sudah tidak ada lagi biaya,” terang saksi Fatkhi Mubarok.
Saksi Fatkhi Mubarok kembali menerangkan, terhadap biaya-biaya yang harus dibayarkan klien, tidak pernah ada keberatan. Kedua belah pihak sudah menyepakati isi perjanjian beserta biayanya, proses pengajuan ijin ke Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur akhirnya dimulai.
“Kami tidak pernah merincikan satu persatu item pengeluaran didalam kontrak. Pemohon ijin hanya mengatakan bahwa segala kelengkapan berkaitan dengan perijinan dapat kami bantu dan klien hanya berharap ijin dapat keluar. Para pemohon itu taunya beres,” tukas saksi Fatkhi Mubarok.
Fatkhi Mubarok kembali menerangkan, ketika PT. Madava mengerjakan ijin pihak lain termasuk Nesia, akan ada permintaan sejumlah uang dari pihak Dinas ESDM Jatim.
Permintaan itu diperuntukkan BA dan permintaan uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 2,5 juta hingga Rp. 3 juta itu dibungkus dengan proposal.
“Jumlahnya, yang menentukan pihak Dinas ESDM sendiri,” pengakuan saksi Fatkhi Mubarok didepan persidangan.
Fatkhi Mubarok dalam persidangan ini juga mengakui bahwa sebagai konsultan yang bekerja di PT. Madava, besarnya biaya yang harus dibayarkan klien itu berbeda-beda, tergantung tingkat kesulitannya.
“Biaya yang harus dibayarkan klien itu berbeda tergantung tingkat kerumitan didalam mengumpulkan data teknis,” kata saksi Fatkhi Mubarok.
Data teknis, sambung saksi Fatkhi, ada banyak diantaranya data gambar, data berkaitan dengan sumur yang sedang diajukan perijinannya.
Untuk mengumpulkan data teknis itu, tak jarang ia sampai melakukan pumping test dan dalam pengambilan gambar-gambar yang dibutuhkan harus menggunakan kamera.
Konsultan PT. Madava ini mengakui, selain biaya resmi yang harus dibayarkan ketika mengajukan perijinan di Dinas ESDM, masih ada biaya pungli yang harus dibayarkan para pemohon perijinan. Untuk besarnya biaya yang diminta ke pemohon, ditentukan pihak Dinas ESDM sendiri.
Pada persidangan ini, saksi Fatkhi Mubarok juga menerangkan tentang sertifikasi yang ia miliki. Sertifikasi dibidang pertambangan itu Fatkhi Mubarok miliki sejak 2020.
Fatkhi Mubarok kembali mengungkapkan, sejak ia melakukan aktivitas pengajuan ijin di Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur, praktik pungli berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan BA dan biaya percepatan, sudah marak di Dinas ESDM. Untuk besarnya biaya yang diminta pihak Dinas ESDM, antara Rp. 2,5 juta hingga Rp. 3 juta.
Berkaitan dengan formulir BA, saksi menerangkan bahwa pemohon ijin dimintai uang terlebih dahulu baru formulir tersebut di cetak atau diprint.
Lalu, siapa yang bertanda tangan diformulir BA tersebut? Saksi Fatkhi Mubarok menerangkan, salah satunya terdakwa Hermawan.
“Biasanya yang bertanda tangan di formulir BA itu dua hingga tiga orang, salah satunya setingkat Kepala Bidang (Kabid). Diformulir itu tidak ada tanda tangan kepala dinas,” terang saksi Fatkhi Mubarok.
Hal lain yang diterangkan saksi Fatkhi Mubarok didepan persidangan adalah berkaitan dengan permintaan uang untuk percepatan berkas pengesahan ijin.
Berkaitan dengan biaya percepatan ini, saksi Fatkhi Mubarok bilang, bahwa yang meminta adalah terdakwa Hermawan namun terdakwa Hermawan tidak menjelaskan, uang percepatan itu (nantinya) akan diberikan ke siapa, termasuk untuk kepala dinas.
Pada persidangan ini, saksi Fatkhi Mubarok juga menerangkan tentang perijinan Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) yang mati ditahun 2023.
“Untuk memperpanjang SIPPAT PT Madava, tidak dilakukan di Dinas ESDM. Perijinannya diajukan melalui asosiasi saya,” terang saksi Fatkhi Mubarok.
Tahun 2021, PT. Madava juga mengajukan SIPPAT beberapa perusahaan. Apakah tiap-tiap perusahaan yang mengajukan ijin SIPPAT ini juga dibebani biaya BA sebesar Rp. 2,5 juta?
Saksi Fatkhi Mubarok pun menerangkan, kalau untuk sumur dalam harus ada BA sedangkan untuk sumur biasa tidak ada BA.
Tahun 2021, PT. Madava pernah menguruskan ijin SIPPAT beberapa perusahaan seperti PT. Luxurindo, Gajahmada Hotel Lumajang. Ijin SIPPAT yang diajukan perusahaan-perusahaan itu berkaitan dengan perijinan SIPPAT untuk sumur dalam. (pay)