
SURABAYA (surabayaupdate) – Dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) makin seru untuk diikuti.
Setelah penetapan Choirul Anwar yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDTS KBS periode 2016–2024 resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati) Jatim sejak 21 Juli 2026, Pidana Khusus Kejati Jatim pun mengatakan akan ada penetapan tersangka baru.
Yang menjadi pertanyaan menarik adalah siapa tersangka baru itu? Ada berapa orang akan ditetapkan Kejati Jatim sebagai tersangka baru?
Informasi yang beredar, penetapan tersangka baru itu akan menyeret jajaran Direksi PDTS KBS. Namun, siapa saja yang diduga kuat ikut terlibat dalam perkara ini, sumber surabayaupdate.com enggan bercerita.
Pihak lain yang nampaknya ikut terseret dalam perkara ini adalah oknum advokat ternama di Kota Surabaya. Bagaimana keterlibatan oknum advokat ini?
“Awalnya ada permintaan uang sebesar Rp. 100 juta namun berkembang menjadi Rp. 2,2 miliar,” ungkap sumber.
Kompensasinya adalah, lanjut sumber, proses penyidikan perkara ini akan dihentikan penyidik. Nyatanya, perkara ini masih tetap jalan.
Awal mula terungkapnya dugaan tindak pidana ini, menurut sumber, dari penyelidikan dugaan tindak pidana tenat-tenat yang ada di KBS.
“Yang melakukan penyelidikan adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya,” terang sumber.
Karena ada kejanggalan dan potensi dugaan tindak pidana korupsi keberadaan tenant-tenant itu, pihak KBS kemudian membutuhkan pendampingan pengacara.
Pengacara yang dihubungi disebut awalnya meminta honor sebesar Rp 100 juta. Namun, dalam perjalanannya, pengacara tersebut kembali meminta dana kurang lebih Rp 500 juta dengan alasan untuk menghentikan kasus tersebut.
Belakangan, Kejati Jawa Timur melakukan penggeledahan dan pemanggilan terkait perkara tersebut. KBS kemudian kembali menghubungi pengacara yang sama.
Pada tahap inilah, menurut kronologi yang dihimpun, muncul permintaan baru dengan nilai yang jauh lebih besar, yakni Rp 2,2 miliar. Dana itu disebut dijanjikan akan membuat kasus tersebut berhenti.
Namun, dalam kurun waktu tertentu, pengacara tersebut tak menepati janji. Sebab, perkara yang dijanjikan akan berhenti ternyata tetap berjalan.
KBS kemudian meminta pertanggungjawaban kepada pengacara tersebut. Pengacara itu disebut sempat mengembalikan sejumlah uang, namun ditolak pihak KBS karena dinilai tidak sesuai dengan jumlah yang telah diberikan. Uang pengembalian itu hingga kini masih berada di tangan pengacara.

Pengacara tersebut berdalih, uang yang diterimanya itu merupakan honorarium.
Dugaan rangkaian peristiwa ini sejalan dengan dokumen analisis yuridis dan skema perkara yang diterima surabayaupdate.com.
Berdasarkan dokumen alur perkara dugaan tindak pidana korupsi KBS ini, menjelaskan bagaimana dugaan tindak pidana korupsi melalui penyertaan atau deelneming yang melibatkan empat peran.
Pertama, oknum advokat disebut sebagai inisiator atau penganjur (uitlokker). Oknum pengacara ini diduga menarik keuntungan finansial di luar kontrak jasa hukum resmi dengan menjanjikan penghentian perkara di luar jalur hukum.
Dokumen itu menyebutkan hak imunitas advokat sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Advokat gugur jika terdapat iktikad buruk dan tindak pidana.
Kedua, seorang anggota Badan Pengawas (Bawas) KBS disebut berperan sebagai perantara atau turut serta (medepleger). Ia diduga menyalahgunakan jabatan pengawas BUMD untuk memfasilitasi permintaan dana dari advokat kepada direksi, dengan dalih “pengamanan atau penghentian kasus”.
Ketiga, dua orang direksi KBS diduga berperan sebagai pelaku utama (pleger). Keduanya diduga menyetujui pengeluaran kas Perusabaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tanpa dasar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan memerintahkan pencairan dana secara non-prosedural.
Dalam dokumen itu disebutkan, prinsip Business Judgment Rule gugur jika terdapat unsur penipuan dan pelanggaran atau fiduciary duty.
Keempat, Kepala Bagian Keuangan KBS diduga berperan sebagai eksekutor atau pembantu. Ia diduga mencairkan dana kas perusahaan tanpa dokumen dan kuitansi pertanggungjawaban yang sah.
Dokumen itu juga menyebutkan dalih melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 32 KUHP Baru gugur karena perintah tersebut diduga nyata-nyata melawan hukum.
Secara keseluruhan, dokumen tersebut menyimpulkan adanya dugaan kerugian keuangan negara atau daerah. Alasannya, kekayaan PD TS KBS merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga pengeluaran tanpa dasar sah dihitung sebagai kerugian keuangan negara.
Keempat peran itu, menurut dokumen tersebut, terikat dalam satu rangkaian penyertaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP Baru. Selain pidana penjara dan denda, mereka juga disebut berpotensi dikenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.
Hingga berita ini dibuat, surabayaupdate.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak KBS, pengacara yang bersangkutan, Kejari Tanjung Perak, dan Kejati Jawa Timur.
Semua pihak yang disebut dalam kronologi ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.
Kasi Penkum Kejati Jatim, Adnan Sulistyono saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut mengatakan akan diungkapkan dalam pers release.
” Sabar nanti akan dijelaskan dalam pers release,” ujar Adnan.
Sementara Kasi Intel Kejari Perak Ida Bagus Mahendra Iswara saat dikonfirmasi apakah pihaknya pernah menangani perkara KBS pasa tahun 2025 silam belum memberikan jawaban.
“Coba aku cek dulu ya, aku ga monitor,” ungkapnya.
Hingga saat ini masih belum terungkap siapa oknum pengacara yang diduga mengatur pola aliran dana dari KBS tersebut. (pay)
