SURABAYA (surabayaupdate) – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) kembali menggelar pendidikan kurator dan pengurus di Indonesia.
Meski kondisi bangsa masih diliputi pandemi Covid-19, tak menyurutkan niat para pengurus AKPI untuk menggelar pendidikan kurator dan pengurus angkatan ke- XXIX.
Pada pendidikan kurator dan pengurus AKPI angkatan 29 ini digelar di dua kota di Indonesia, yaitu Surabaya dan Jakarta.
Selama 12 hari, mulai Senin (6/6/2022) hingga Sabtu (18/6/2022) 50 peserta melakukan pendidikan di Surabaya dan 100 peserta mengikuti pendidikan kurator dan pengurus di Jakarta, sehingga total peserta keseluruhan 150 orang.
Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H mengatakan, pendidikan kurator dan pengurus ini adalah agenda rutin tahunan yang dihelat AKPI bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Lebih lanjut Ketua Umum AKPI ini mengatakan, bahwa pendidikan kurator dan pengurus ini digelar untuk meningkatkan kualitas profesi kurator dan pengurus, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
“AKPI ingin melahirkan kurator-kurator yang profesional, ketika melaksanakan tugas profesinya yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia,” ujar Jimmy, Senin (6/6/2022).
Menurut Jimmy, yang membedakan pelaksanaan pendidikan kurator dan pengurus angkatan 29 dengan angkatan-angkatan sebelumnya adalah berkaitan dengan integritas.
“Integritas yang dimaksud adalah, para kurator dan pengurus yang mengikuti pendidikan tahun ini, diharapkan ketika menjalankan tugas profesinya, tidak ada lagi keraguan,” papar Jimmy.
Jimmy kembali menjelaskan, ditengah kondisi bangsa yang masih diterpa pandemi covid-19, perekonomian Indonesia terganggu secara nasional.
“Hal tersebut tentu saja sangat berdampak kepada para pengusaha serta pihak lain yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Integritas dan profesionalisme yang dimaksud Doktor dibidang Ilmu Hukum Ekonomi PKPU sera Kepailitan ini adalah, ketika para kurator dan pengurus menangani tugas kepailitan dan PKPU, para kurator dan pengurus ini tetap fokus, karena tujuannya adalah menyelesaikan permasalah yang berkaitan dengan kepailitan seta PKPU.
“PKPU sendiri tujuannya adalah perdamaian dan kepailitan sendiri punyai tujuan pemberesan atau penyelesaian. Kalau semua ini dijalankan dengan baik maka perekonomian di Indonesia saat ini akan bisa bertumbuh dengan baik pula,” papar Kurator dan pengurus yang tergabung dalam AKPI sejak 2007 ini.
Untuk mencegah adanya kurator atau pengurus nakal, Jimmy menandaskan, bahwa didalam pendidikan kurator dan pengurus, ada sebuah kurikulum yang mengajarkan tentang kode etik profesi, standart profesi kurator dan pengurus yang berlaku di AKPI.
“Masalah kode etik dan standart profesi selalu kami tekankan dalam setiap kegiatan pendidikan kurator dan pengurus. Dan pelajaran tentang kode etik, standart profesi, menjadi materi yang diujikan diakhir pendidikan kurator dan pengurus,” ujar Jimmy.
Magister Hukum dibidang Hukum Bisnis ini juga mengatakan, jika masih saja ada oknum kurator dan pengurus yang melakukan kecurangan dan tindakannya melanggar kode etik serta standar profesi yang berlaku di AKPI, didalam organisasi AKPI ini ada sebuah badan atau lembaga yang disebut dewan kehormatan.
“Dewan kehormatan inilah yang akan menyelesaikan segala permasalahan kurator, apabila ada aduan dari masyarakat tentang tindakan kurator dan pengurus yang tidak sesuai dengan kode etik serta standart profesi,” beber Jimmy.
Jimmy melanjutkan, para pengurus yang tergabung dalam dewan kehormatan AKPI ini, akan melakukan pemeriksaan serta pengkajian, apakah benar bahwa tindakan yang dilakukan kurator maupun pengurus itu telah menyalahi kode etik dan standart profesi.
Untuk mengikuti pendidikan kurator dan pengurus, Jimmy menerangkan, bahwa yang menjadi syarat khusus untuk bisa mengikuti pendidikan ini adalah adanya passing test yang diselenggarakan secara online.
Di passing tes ini, siapapun boleh mengikuti tanpa dipungut biaya. Para calon peserta diwajibkan mengisi data-data dan beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi.
Jika sudah melakukan pengisian data, kemudian ada assessment yang berupa 10 soal pilihan ganda dengan passing grade 6.
Kalau calon peserta itu bisa melewati itu dengan batas waktu yang cukup, tentu saja dilihat juga tentang quota yang tersedia, maka calon peserta ini bisa mengikuti pendidikan kurator dan pengurus.
Syarat lain yang menjadi persyaratan wajib adalah calon peserta itu haruslah seorang advokat dan dilengkapi dengan berita acara sumpah, atau profesi akuntan publik yang telah teregister.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan AKPI, Januardo Sulung Partogi Sihombing S.H., M.H., M.A., BKP mengatakan, pendidikan yang digelar untuk kurator dan pengurus ini sebagai bentuk komitmen AKPI dalam hal pemerataan profesi kurator, sehingga profesi ini bisa merata diseluruh Indonesia.
Lebih lanjut Ketua Pelaksana Pendidikan AKPI Nasional mengatakan, tujuan selanjutnya, mengapa pendidikan dilaksanakan diluar Jakarta adalah, menjadikan pelayanan semakin prima, agar profesi kurator menjadi agent of change didalam penyelesaian permasalahan ekonomi di Indonesia.
“Di Indonesia sendiri ada lima pengadilan niaga. Lima pengadilan niaga itu ada di Jakarta Pusat, Surabaya, Makasar, Medan dan Semarang,” ujar Januardo.
Pemilihan pendidikan kurator dan pengurus, khususnya untuk angkatan ke-29 dilaksanakan di Surabaya adalah karena volume perkara yang berkaitan dengan PKPU di Surabaya sangat tinggi.
Yang membuat pendidikan kurator dan pengurus dari tahun ke tahun mengalami kemajuan adalah karena online test tiap tahunnya sangat cepat.
“Kenaikannya sangat signifikan dari tahun ke tahun. Jika pada angkatan 27 lalu satu slot habis dalam waktu satu jam, angkatan 28 satu slot habis dalam kurun waktu 45 menit, di angkatan 29 ini dalam waktu kurang dari 30 menit sudah habis slot-nya,” ungkap Januardo.
Hal itu, lanjut Januardo, menunjukkan tingkat antusiasme untuk menjadi kurator sangat tinggi.
Walaupun sedang terjadi pandemi, hal itu tidak menyurutkan AKPI untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan para kurator dan pengurus melalui pendidikan tatap muka.
Januardo memastikan, bahwa pendidikan kurator dan pengurus setiap tahunnya akan mengalami perbedaan, karena disesuaikan dengan perkembangan.
Artinya, dari tahun ke tahun, permasalahan yang menyangkut PKPU dan kepailitan dari tahun ke tahunnya juga terus berkembang sehingga sangat perlu bagi para kurator untuk di update pengetahuannya berkaitan dengan ilmu kepailitan dan PKPU. (pay)