surabayaupdate.com
HEADLINE HUKUM & KRIMINAL INDEKS

Kakanwil Kemenkum HAM Jatim Pastikan Hakim Itong Menerima Perlakuan Yang Sama Dengan Warga Binaan Lainnya

Itong Isnaeni Hidayat, hakim PN Surabaya non aktif. (FOTO : dokumen pribadi untuk surabayaupdate.com)

SURABAYA (surabayaupdate) – Itong Isnaeni Hidayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/1/2022) lalu, akhirnya dikirim ke Surabaya untuk dilakukan penahanan di Rutan Kelas I-A Medaeng Surabaya.

Hakim PN Surabaya non aktif ini statusnya masih tahanan jaksa KPK, namun penahanannya dititipkan di Rutan Kelas I-A Medaeng Surabaya.

Terkait penahanan Itong Isnaeni Hidayat tersebut di Rutan Medaeng, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia (Kemenkum Ham) Propinsi Jawa Timur, Zaeroji angkat bicara.

Zaeroji mengatakan, hakim Itong Isnaeni Hidayat menjalani proses penerimaan tahanan dimasa Pandemi Covid-19 seperti para tahanan yang lain.

“Sesuai Standart Operational Procedure (SOP) yang berlaku dimasa Pandemi Covid-19. Tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada Itong Isnaeni Hidayat,” tegas Zaeroji.

Hakim Itong Isnaeni Hidayat didampingi salah satu jaksa KPK. (FOTO : dokumen pribadi untuk surabayaupdate.com)

Masih menurut Zaeroji, sesuai SOP, kepada tahanan baru yang dimasukkan ke Rutan Medaeng, semuanya harus diisolasi terlebih dahulu.

Sel isolasi yang dimaksud Zaeroji ini adalah sel isolasi khusus pengendalian COVID-19. Seperti tahanan lain, disel isolasi khusus ini, Itong akan diisolasi selama 7-14 hari.

Terpisah, Karutan Surabaya Wahyu Hendrajati mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan Itong Isnaeni Hidayat sekitar pukul 11.00 WIB.

Lebih lanjut Wahyu menyampaikan, Itong diantarkan Jaksa KPK Yosi A. Herlambang dan tim pengantar tahanan. Setelah proses registrasi, langsung masuk ke sel isolasi.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan KPK tentang kesehatan Itong. Sehingga, ketika ada masalah kesehatan di kemudian hari, kita bisa melakukan tindakan yang diperlukan,” ujar Wahyu Hendrajati.

Dokter rutan, sambung Wahyu, sudah komunikasi dengan KPK, agar pelayanan kesehatan yang diberikan, bisa sesuai kebutuhan yang bersangkutan. (pay)

Related posts

Seorang Advokat Gugat Presiden, Kapolri Dan Panglima TNI Hanya Karena Tidak Ada Kantor Polisi Di Bandara

redaksi

Terdakwa Penipuan Dan Penggelapan Kasus Batubara Tinggal Satu Orang, Hakim PN Surabaya Mengamuk Di Persidangan

redaksi

Harga Pembuatan Dan Spesifikasi Mesin Serta Teknologi Ayla Turbo Akhirnya Terungkap

redaksi